TRIBUNNEWS.COM - Ratusan warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berunjuk rasa memprotes pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu yang bersumber dari dana desa, Senin (29/6/2020).

Aksi demo berujung ricuh. Massa melakukan blokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dan pembakaran di tengah jalan.

Massa yang diperkirakan berjumlah 300-an orang membakar dua mobil dan satu sepeda motor.

Kendaraan yang dibakar yakni mobil dinas Wakapolres Madina, Suzuki Baleno dan sepeda motor milik warga sipil.

Selain itu, warga juga melempari batu dan kayu ke arah personel kepolisian yang melakukan pengamanan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, enam personel kepolisian terluka akibat kena lemparan batu.

"Untuk para korban saat ini mendapat perawatan di RSUD Panyabungan," ungkap Kombes Tatan, Senin tengah malam.

Komebs Tatan mengatakan, aparat kepolisian telah mengambil langkah-langkah persuasif dan komunikasi dengan perwakilan warga.

"Massa juga melibatkan anak-anak untuk melakukan aksi tersebut. Hingga saat ini personel gabungan dari TNI - Polri masih bertahan di Jalinsum Medan-Padang tepatnya RM Mandira. Begitu juga dengan massa masih terkonsentrasi pada titik kumpul awal aksi pemblokiran Jalinsum Medan-Padang tepatnya di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara," ujarnya.

Baca: Suasana Mencekam Aksi Tuntut Kepala Desa Lengser, Massa Kalap Sampai Bakar Mobil Wakapolres Madina

Baca: Kowani Minta KPAI Tindak Tegas Panitia Karena Libatkan Anak saat Demo Tolak RUU HIP

Tatan menuturkan, aksi unjuk rasa berlangsung sejak Senin pagi sekitar pukul 10.30 WIB hingga tengah malam.

Aksi ini diduga dipicu ketidakpuasan sejumlah masyarakat terkait penyaluran BLT senilai Rp 600 ribu, yang bersumber dari dana desa.

Dalam aksi itu, massa yang diperkirakan lebih 300-an orang memadati Jalinsum Medan - Padang. Mereka menuntut pencopotan Kades Mompang Julu.

Dalam orasi tersebut, kata Tatan, massa menyebutkan bahwa Kades Mompang Julu tidak transparan dalam pengelolaan dana desa (DD) serta diduga terjadi praktik KKN.

"Jadi mereka meminta klarifikasi dan informasi dari Kepala Desa Mompang Julu Bapak Hendri Hasibuan tentang Dana Desa Anggaran TA 2018-2020," jelas Tatan.