“Kalau di Provinsi kewenangan untuk memverifikasi hotel  bintang 3,4,5 dan usaha travel agent. Untuk hotel bintang 1,2, hotel melati, pondok wisata, villa, dan DTW itu kewenangan kabupaten /kota. Tim ini sudah dibentuk dan sudah berjalan,” jelas Rai Surya Wijaya. 

Kendati demikian, Rai Surya Wijaya mengaku sudah ada sejumlah akomodasi pariwisata yang di verifikasi.

Namun sebelum tim turun, perusahaan akomodasi pariwisata mempersiapkan diri atau verifikasi mandiri. Setelah itu, tim turun untuk mengecek semuanya.

 “Kalau sudah memenuhi persyaratan kami akan menandatangani berita acara dan mendapat sertifikat. Mereka juga membuat fakta integritas, bahwa berkomitmen menjalankan protokol kesehatan new normal, ” bebernya.

Disinggung mengenai hunian hotel, pihaknya tidak bisa komentar banyak.

Ia mengakui di Bali mulai 9 Juli 2020 telah membuka untuk wisatawan lokal.

Sembari mencoba menerapkan protokol kesehatan sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan.

Kemudian 31 Juli 2020  membuka untuk wisatawan domestik atau wisatawan nusantara.

“Jadi tingkat hunian hotel masih sedikit, atau bisa dibilang satu digit. Ada 5 persen, sampai 9 persen, itu yang terjadi,” akunya

Meski demikian, pihaknya berharap masyarakat  tetap mematuhi peraturan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sehingga ke depan kondisi ekonomi kembali pulih dan kasus covid-19 tidak semakin bertambah.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Soal Pembukaan Wisatawan Mancanegara ke Bali 11 September Nanti, PHRI Badung: Kemungkinan Ditunda,