TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Impitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 membuat warga Bangli memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Alhasil jumlah PMI asal Bangli pun meeningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Seperti yang terpantau di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Bangli, Rabu (9/3). Sejumlah warga nampak tengah mengurus sejumlah dokumen untuk keberangkatan kerja di luar negeri.

Salah satunya Eka, warga asal Desa Buahan, Kintamani itu mengaku saat ini ia tengah mengurus AK1. Sebab tahun ini, ia mengais rezeki di Jepang.

"Sekarang berangkat yang kedua, dengan kontrak kerja selama lima tahun. Saya kerja di bidang pertanian," ucapnya.

Eka mengaku, sebelumnya ia sudah pernah bekerja di bidang yang sama di Jepang. Karena kontrak kerja sudah habis, maka ia kembali ke Indonesia. Ia juga mengaku sempat menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan kerja.

"Nunggunya selama lima tahun. Sebenarnya tahun lalu akan berangkat, tapi kasus Covid-19 meningkat. Akhirnya ditunda," ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Bangli, Ni Luh Ketut Wardani mengakui saat ini pencari kerja di luar negeri meningkat. Mengacu pada 2020, lanjutnya, jumlah warga yang mengurus dokumen keberangkatan 52 orang.

Sedangkan di tahun 2021, lanjut dia, tercatat 542 orang. Mengenai negara yang paling banyak dituju, ia menyebut Itali dengan 454 orang, 62 Turki, dan 19 Maldives.

"Kebanyakan bekerja di kapal pesiar hingga kariawan spa," ungkapnya.

Lanjut Luh Wardani, Pemkab Bangli sangat konsen untuk memfasilitasi keberangktan PMI. Khususnya bagi warga yang kurang mampu.

Mulai dari bantuan untuk pelatihan hingga keberangkatan. Dalam hal ini, pemerintah telah menginvestasikan anggaran Rp 2 miliar kepada PT BPR Bank Daerah Bangli untuk mendukung program ini.

"Untuk pelatihan dialokasikan anggaran Rp 12 juta, sedangkan untuk keberangktan anggaran yang dialokasikan Rp 30 juta hingga Rp 35 juta melalui PT BPR Bank Daerah Bangli. Calon pekerja bisa pinjam dana tanpa agunan dengan bunga yang rendah. Mereka kembalikan pinjaman setelah pulang dari keberangkatan," ujarnya.

Wardani menambahkan, mengacu pada konflik yang terjadi di Ukraina, pihaknya mengaku akan mengajukan dukungan anggaran operasional, khususnya untuk penjemputan bagi PMI bermasalah. Ia juga mengimbau pada para PMI, agar memilih agen penyalur yang legal. (mer)