Ketua DPRD Kabupaten Bima Tidak Ada Saat Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM, Ruangannya Disegel
Ruang Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) disegel mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM
Editor: Erik S
TRIBUNNEWS.COM, BIMA- Ruangan Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) disegel mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Senin (5/9/2022).
Massa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Ketua DPRD Bima Muhammaf Putera Feriyandi.
Baca juga: Buruh Ancam Tutup Jalan Saat Demo Tolak Kenaikan BBM di Depan Gedung DPR RI
Massa menuntut Ketua DPRD Bima menandatangani nota kesepahaman yang berisi penolakan atas kenaikan harga BBM yang telah disediakan para demonstran.
Meskipun demikian, para mahasiswa sempat ditemui oleh perwakilan anggota DPRD yang menyampaikan bahwa ketua dewan sedang tidak berada di tempat.
Bentrok dengan aparat
Sebelumnya, sekitar pukul 14.30 Wita, bentrokan sempat terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan.
Saat itu mahasiswa mencoba masuk paksa ke gedung DPRD namun dihalau petugas keamanan.
Aparat keamanan sempat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa dilaporkan alami luka-luka dalam bentrokan tersebut.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda Dipenuhi Poster Pesan Sindiran ke Pemerintah
Sementara massa yang sempat dipukul mundur akhirnya mencoba masuk ke gedung DPRD dan akhirnya berhasil menduduki ruang paripurna.
"Karena yang harus tanda tangan nota kesepahaman harus ketua dewan, tidak boleh diwakili. Namun sayang, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Ini yang membuat kami kecewa, dan akhirnya kami lakukan penyegelan," kata Sukirman, koordinator aksi.
Aksi unjuk rasa mahasiswa didepan halaman Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (5/9/2022) diwarnai kericuhan dengan aparat yang mengawal jalanya unjuk rasa. Akibatnya, sejumlah mahasiswa dilaporan terluka dalam kericuhan siang tadi.
Baca juga: Tolak Harga BBM Naik, Buruh ke Jokowi: Kalau Tak Mampu Mending Resign!
Seperti diberitakan sebelumnya, para mahasiswa menganggap kebijakan kenaikan BBM hanya memberatkan masyarakat.
Mahasiswa pun mendesak pemerintah membatalkan kebijakan itu segera.
"Sesuai dengan komitmen awal, kami serius menolak kenaikan harga BBM ini. Kebijakan seperti ini sangat membebani rakyat. Untuk itu kami minta segera dicabut. Jika tidak kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi," pungkasnya.
(Penulis : Kontributor Bima, Syarifudin)
Berita ini telah tayang di Kompas.com
