TRIBUNNEWS.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut mendesak pemerintah segera mencabut izin operasional Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.

Desakan MUI Garut ini terkait polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaytun.

Ponpes Al Zaytun menjadi sorotan karena sejumlah kontroversi seperti dugaan aliran sesat dan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.

Ketua MUI Garut, KH Sirodjul Munir, mengatakan pemerintah harus mengambil alih yayasan tersebut jika izin operasional sudah dicabut.

"Kami mendesak pemerintah segera ambil alih, dengan mencabut izin operasional Al Zaytun," ujarnya, Jumat (23/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.

Baca juga: Kontroversi Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang: Pernah Pecat Ratusan Guru, Kini Didemo Massa

Masyarakat Diimbau Tak Sekolahkan Anaknya di Ponpes Al Zaytun

Selain itu, MUI Garut mengimbau masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya di Ponpes Al Zaytun.

"Saya imbau masyarakat tidak menyekolahkan anak-anaknya ke Pesantren Al Zaytun, hukumnya haram," tegas KH Sirodjul Munir.

Menurutnya, MUI juga mencurigai adanya keterlibatan Ponpes Al Zaytun dengan organisasi yang dilarang pemerintah, yakni Negara Islam Indonesia (NII).

"Di Al Zaytun juga ada keterlibatan ajaran NII KW-IX."

"Memang ajarannya sesat dan menyesatkan, kemudian bughot, yaitu mendirikan negara di dalam negara, itu kan haram hukumnya," jelas dia.

Baca juga: Klaim Punya Data Hal Kontroversial Al Zaytun, Tim Investigasi MUI Datangi Polres Indramayu

Ponpes Al Zaytun Bisa Dibubarkan

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan Ponpes Al Zaytun bisa menerima sanksi berupa pembubaran jika terbukti ada pelanggaran.

Ridwan Kamil menjelaskan, pencabutan izin hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).