TRIBUNNEWS.COM - Ombudsman RI meninjau pangkalan LPG 3 Kilogram dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sleman, Yogyakarta, Jumat (21/06/2024).

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, tujuan kedatangannya adalah dalam rangka pengawasan guna memastikan tidak ada pelayanan publik yang terganggu dalam penyaluran LPG 3 Kg.

Selain memastikan penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, pihaknya juga memastikan pangkalan mematuhi harga eceran tertinggi (HET). Juga memastikan tabung yang disalurkan aman dan layak.

"Jangan sampai tabung-tabung yang tidak layak jual atau tidak layak salur tetap disalurkan. Saat kami ke lapangan tidak ada persoalan HET, karena kalau tidak sesuai (HET), Pertamina bisa mencabut usaha, membekukan, dan tidak melayani penyaluran LPG 3 Kg melalui pangkalan tersebut,” katanya.

Dalam kunjungannya ke SPBE, ia melihat standar keamanan dan kualitas. Pihaknya juga melibatkan Kementerian Perdagangan untuk melakukan uji petik. Hasilnya tidak ada tabung yang beratnya kurang dari 8 kg.

"Dan tadi kami lihat tabung yang sudah expired itu dipisah untuk dikirim ke bengkel perbaikan tabung milik Pertamina. Sudah memenuhi uji mutu dan kualitas, timbangan juga sesuai prosedur,” lanjutnya.

Baca juga: Berlaku 1 Juni, Beli Gas Elpiji 3 Kg Wajib Gunakan KTP

Namun yang menjadi catatan, saat ini HET masih terbatas di pangkalan saja. Sedangkan masyrakat sebagai konsumen akhir belum bisa menikmati HET. Untuk itu, pihaknya mendorong agar pengecer dihapuskan, dan diganti dengan pangkalan.

"Supaya masyarakat sebagai konsumen akhir bisa menikmati HET. Karena selama ini kan masyrakat membeli dengan harga yang lebih tinggi,” ujarnya.

Pimpinan Ombudsman Yeka Hendra Fatika melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Tinjau Langsung Penyaluran LPG 3Kg di Pangkalan LPG 3Kg di wilayah Yogyakarta.

Ia didampingi VP Retail Sales LPG Pertamina Patra Niaga Putut Andriatno, Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas Kementrian ESDM Christina Meiwati Sinaga dan Ketua Tim Pengawasan Metrologi Legal dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Perdagangan pada Jumat (21/7).

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan Focus Group Discussion (FGD) pengawasan penyaluran LPG 3KG bersama perwakilan dari pelaku UMKM, nelayan, petani, perwakilan SPBE dan pangkalan LPG 3Kg di Kantor Sales Area Yogyakarta PT Pertamina Patra Niaga, Jl. Margo Utomo No.20, Yogyakarta. 

Baca juga: Harga Properti di Jakarta Tak Terpengaruh Kepindahan Ibu Kota ke IKN, Harga Akan Terus Naik

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Sebab pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan LPG 3 Kg bisa tepat sasaran dan tepat kuantitas.

“Dari pantauan pelaksanaan subsidi tepat, penjualan, dan penimbangan hasilnya bagus. Kami mendukung Ombudsman, ini bentuk pengawasan,” terangnya.

Ia pun mengimbau agar masyarakat senantiasa menggunakan LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan peruntukannya yaitu rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.