(Oleh: JW Utomo/Diaspora Indonesia di Boston)

TRIBUNNERS - Pesta Demokrasi kembali marak berlangsung di negara kita, Republik Indonesia.

Semoga suasana yang sejuk, tertib, aman dan kondusif tetap terjaga dengan baik dan harmoni ditengah-tengah hiruk pikuknya slogan dan teriakan kampanye dari masing masing calon dan pendukung mereka.

Tak hanya keras dalam volume (dengan speaker atau mic besar) tapi juga keras dalam konten dan jesture nya itu.

Adalah tugas, kewajiban dan tanggung jawab semua kandidat, pemimpin partai, aparatur negara baik sipil, polisi maupun bila diperlukan pihak militer dan tentu saja seluruh dan setiap insan warga negara Indonesia untuk tetap berperilaku dan bertindak secara santun, civilized, toleran dan saling respek sekalipun berbeda opini, pendapat dan pilihan.

Sebab inilah momen yang sangat penting untuk mengetes dan menguji sejauh mana perilaku kehidupan dan budaya berdemokrasi di Indonesia ini bisa diukur.

Apakah budaya, perilaku dan kehidupan berdemokrasi kita (viz. elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan) memang sudah mencapai standar barometer yang kita inginkan dan idamkan atau masih saja dalam posisi yang terseok-seok pada standar barometer yang masih jauh dari yang kita inginkan dan idamkan?

Tentu saja kita semua berharap pesta akbar demokrasi Pemilu 2024 di semua level, wilayah dan daerah, khususnya Pemilu untuk memilih RI 1 dan RI 2 bisa berjalan dengan baik, tertib, lancar, bersih, transparan, aman dan kondusif tidak dikotori oleh adanya korupsi, kebencian, intimidasi dan kekerasan yang bisa merusak hasil Pemilu itu sendiri.

Aparatur-aparatur pejabat negara yang nantinya dipilih oleh rakyat untuk mengisi posisi mulai dari level terbawah hingga level RI 2 dan RI 1 dalam pesta akbar demokrasi Pemilu 2024 ini harus selalu ingat bahwa mereka ini bukan penguasa.

Sejatinya mereka-mereka itu adalah 'hamba' yang bekerja untuk dan bagi rakyat.

Dan setiap kebijakan, program serta tindakan/upaya dan penggunaan/pengeluaran/pemasukan setiap dana/uang, human resources dan natural resources (kekayaan alam) harus transparan, jelas, bersih-tidak korup dan bisa dikonfirmasi dan dipertanggung jawabkan dihadapan rakyat.

Sebab bila tidak Republik kita ini tak ubahnya seperti 'Republik Banana' yang jelas bisa membawa 'Kapal Besar RI' terombang-ambing tanpa tujuan atau bahkan mungkin bisa tenggelam kedalam samudera raya seperti Kapal Titanic itu.

Sekarang pertanyaan selanjutnya mengingat pentingnya rakyat memilih nakhoda kapal RI, setiap insan warga negara Indonesia yang berhak memilih haruslah dengan kesadaran diri tanpa intimidasi dan iming-iming uang dsbnya.

Sekali lagi haruslah menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab dengan jalan menentukan pilihan mereka untuk kandidat yang memang benar-benar Pancasilais, teguh berpegang pada Konstitusi UUD 45, toleran, tidak korup, berwawasan, dan bersih.