Tidak jelas bagaimana pesawat itu berakhir di Republik Dominika, karena Venezuela menangguhkan perjalanan udara komersial dengan pulau itu setelah pemilihan presiden 28 Juli.

Menurut CNN, AS menyita pesawat itu melalui proses perampasan aset. Ini berarti Venezuela secara teoritis dapat menggugatnya di pengadilan, jika dapat menemukan cara untuk menghindari sanksi.

Ini adalah jet Venezuela kedua yang disita oleh AS tahun ini. Pada bulan Februari, Argentina mengirim ke AS sebuah pesawat kargo Boeing 747-300M yang disita pada tahun 2022.

Pemerintah Caracas diduga membelinya dari perusahaan Iran yang dikenai sanksi. Maduro menyebut penyitaan itu sebagai "pencurian terang-terangan" oleh pemerintah Presiden Argentina Javier Milei.

Washington dalam konflik panjangnya dengan Venezuela telah menyita rekening bank dan aset Venezuela senilai $2 miliar dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Rusia melihat tindakan terbaru Amerika ke Venezuela ini mengabaikan secara penuh  norma hukum internasional.

“Mereka telah mengirimkan sinyal lain bahwa AS, sebagaimana dipahaminya, dapat membuang properti kedaulatan negara lain," kata juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova.

Tindakan penyitaan atau perampasan asset Venezuela secara sepihak oleh Washington ini dianggap aksi "pembajakan" nyata.

Kemarahan itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil Pinto. Menurutnya ini adalah praktik kriminal berulang yang tidak dapat digambarkan sebagai apa pun selain pembajakan.

AS, tambahnya, secara ilegal menyita pesawat yang telah digunakan oleh presiden republik tersebut, membenarkan diri mereka dengan tindakan pemaksaan yang mereka terapkan secara sepihak dan ilegal di seluruh dunia.

Pemerintah Maduro juga memperingatkan mereka berhak untuk mengambil tindakan hukum apa pun untuk memperbaiki kerusakan ini terhadap negara, serta semua kerusakan lain yang disebabkan oleh kebijakan kriminal Washington.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Eduardo Rodriguez bergabung dalam reaksi keras tersebut, mengutuk apa yang disebutnya sebagai “penyitaan ilegal dan curang” atas pesawat Maduro, dan menuduh AS melanggar hukum internasional.

AS dan Venezuela telah lama berselisih, dengan Washington secara konsisten mendukung perubahan rezim di negara Amerika Latin tersebut.

Pada tahun 2019, AS mengakui Juan Guaido, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Majelis Nasional Venezuela, sebagai presiden sementara yang sah di negara tersebut, sekaligus mendukung pihak oposisi.