Bahlil pun menyontohkan proses pertambangan itu, perlu menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta beragam perizinan yang harus diselesaikan.

"AMDAL nya dia harus selesaikan, izinnya dia harus selesaikan, lingkungannya dia harus selesaikan. Jadi kalau sudah memenuhi standar, dimana nya ugal-ugalan?" jelasnya.

Meski begitu, Bahlil mengakui bahwa pembangunan tambang untuk hilirisasi ini memang dilakukan secara masif. Hal itu untuk mendorong percepatan nilai tambah pertumbuhan ekonomi.

"Memang kita melakukan secara masif karena itu untuk mendorong percepatan, karena bagaimana mungkin neraca perdagangan kita akan menjadi surplus 36 berturut-turut. Kalau produk yang kita hasilkan tidak menjadi produk yang kualitas tinggi," papar dia.

Baca juga: Tom Lembong Bongkar Rahasia Dapur Pidato Presiden, TKN Prabowo: Itu Melanggar Etika Profesional

Sebelumnya pada Debat Keempat Pilpres pada Minggu (24/1), Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini dilakukan secara ugal-ugalan.

"Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," jelas Cak Imin dalam Debat Keempat Capres-cawapres Pilpres 2024, Minggu.

Cak Imin mengatakan bahwa, berdasarkan data Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebanyak 25.000 tambang ilegal.

Bahkan dia mengklaim bahwa tambang legal yang berada di tanah air saja tidak memberikan kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 25.000 tambang ilegal sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ungkapnya.

Selain itu, Cak Imin menegaskan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan dinilai tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dia pun menyontohkan di wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki pertumbuhan ekonomi hingga 13 persen tapi masyarakatnya masih miskin.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi, apa yang mau kita lakukan sementara ilegal juga terus berlangsung lanjut," jelas dia.