"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan," imbuhnya.

Tom menambahkan, langkah kebijakan bansos secara besar-besaran menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.

Menurutnya jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Tom yakin persitiwa lebih parah pada aspek lainnya.

"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," pungkasnya.

Kebijakan Ugal-ugalan

Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini bisa jadi akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.

“Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat,” kata Netty.

Netty tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.

“Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka,” tambahnya.

“Bansos jor-joran ini tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata daripada sibuk klarifikasi soal bansos dan kelangkaan beras.

“Tanggung jawab negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Segera atasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi. Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya, adanya penimbunan guna mengeruk keuntungan,” tandas Netty.