TRIBUNNEWS.COM - Israel telah memulai serangan udara dan darat di Rafah, kota paling selatan di Jalur Gaza yang dipenuhi penduduk yang mengungsi.
Meskipun Israel dan Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan itu hanyalah operasi terbatas, tapi tetap menimbulkan kekhawatiran bahwa ancaman serangan skala penuh akan segera terjadi, Vox.com melaporkan.
Dilaporkan sebelumnya, militer Israel mengambil kendali perbatasan Rafah di sisi Gaza pada hari Selasa (7/5/2024) setelah melakukan serangan udara pada malam sebelumnya.
Pengambilalihan perbatasan Rafah tersebut, yang menghubungkan Mesir dan Gaza, dilakukan satu hari setelah pasukan Israel memerintahkan setidaknya 100.000 warga Palestina untuk mengungsi.
Pada hari Senin, Kabinet perang Israel memutuskan untuk melanjutkan operasi tersebut, bahkan ketika perundingan gencatan senjata berlanjut di Kairo dan Israel.
Saat Rafah di ambang bombardir Israel, ke mana negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi dan Yordania dan apa yang akan mereka lakukan untuk membantu rakyat Palestina?
Secara umum, ketiga negara tersebut mengecam invasi Rafah.
Saat Israel memerintahkan warga di Rafah untuk mengungsi, Mesir, Arab Saudi dan Yordania mengkritik aksi tersebut.
Dilansir Al Jazeera, dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir mendesak Israel untuk menerapkan pengendalian diri tingkat tertinggi dan menghindari eskalasi lebih lanjut pada waktu yang sangat sensitif.
Kementerian itu menekankan soal negosiasi gencatan senjata dan pembebasan tawanan yang sedang berlangsung.
Mesir mengatakan bahwa serangan Israel terhadap Rafah akan menciptakan bahaya kemanusiaan yang ekstrem yang mengancam lebih dari satu juta warga Palestina di wilayah tersebut.
Baca juga: Video Detik-Detik Hizbullah Ngamuk karena Israel Bombardir Rafah, 6 Drone Berpeledak Jebol Iron Dome
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi telah memperingatkan bahayanya pasukan Israel yang mengincar kota Rafah.
“Kementerian menegaskan penolakan tegas Kerajaan terhadap pelanggaran terang-terangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan terhadap semua resolusi internasional yang menyerukan penghentian pembantaian ini dan pelanggaran mereka terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional tanpa pencegahan, yang memperburuk krisis kemanusiaan dan membatasi upaya perdamaian internasional," kata kementerian tersebut.
Senada dengan Mesir dan Arab Saudi, Yordania juga mengeluarkan peringatan serupa.