Keesokan harinya, ketika kekerasan terus mengguncang kampus-kampus di Bangladesh, enam orang terbunuh.

Bentrokan lebih lanjut juga dilaporkan terjadi pada hari Rabu dan Kamis dan pasukan paramiliter dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan kota-kota besar. Laporan media mengatakan sedikitnya 10 orang lagi tewas pada hari Kamis.

Sebagai tanggapan, universitas-universitas besar mengatakan mereka akan tutup sampai situasi teratasi demi melindungi mahasiswa.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan terus berdemonstrasi tetapi terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah. Kekerasan lebih lanjut terjadi pada hari Kamis di Dhaka dan tempat lain di negara itu ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa, menurut pejabat polisi dan televisi lokal.

Kenapa Pekerjaan PNS Sangat Diburu Warga Bangladesh?

Inti dari demonstrasi ini adalah sistem kuota yang mengalokasikan/memberikan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.

Para pengunjuk rasa ingin menghapuskan sistem ini, yang menurut mereka diskriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang memimpin gerakan kemerdekaan.

Mereka ingin sistem tersebut diganti dengan sistem yang berdasarkan prestasi.

Meskipun peluang kerja telah meningkat di beberapa bagian sektor swasta, banyak orang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena dianggap lebih stabil dan menguntungkan.

Namun jumlah tersebut belum cukup – setiap tahunnya, sekitar 400.000 lulusan bersaing untuk mendapatkan sekitar 3.000 pekerjaan dalam ujian pegawai negeri.

Di bawah sistem kuota, pekerjaan di pemerintahan juga diperuntukkan bagi perempuan, penyandang disabilitas dan anggota etnis minoritas, namun sebagian besar pelajar melakukan protes terhadap pekerjaan yang diperuntukkan bagi keluarga veteran.

Respons Pemerintah

Hasina membela sistem kuota, dengan mengatakan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka dalam perang tanpa memandang afiliasi politik mereka.

Pemerintahannya juga menuduh partai oposisi utama, Partai Nasionalis Bangladesh dan partai sayap kanan Jamaat-e-Islami, memicu kekacauan. BNP telah mendukung seruan penutupan sekolah pada hari Kamis.