Hamas Sebut Amerika Serikat Harus Ikut Bertanggung Jawab atas Pembantaian Israel di Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Gerakan Perlawanan Islam Palestina mengatakan bahwa mereka menganggap pemerintah AS bertanggung jawab langsung atas pembantaian brutal yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

Pembantaian yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu di sebuah sekolah yang menampung warga Palestina yang mengungsi.

“AS telah memberi Israel dukungan politik dan militer, menjadikannya kaki tangan langsung dalam pembantaian [Sekolah Al-Taba'een] dan kejahatan serta pelanggaran lainnya,” kata Hamas di Telegram kemarin.

Tentara Israel menyerang warga yang mengungsi di Sekolah Al-Taba'een saat mereka melaksanakan salat Subuh pada hari Sabtu, menewaskan sedikitnya 100 orang, kata Kantor Media Pemerintah di Gaza. “Ini berarti banyak korban.”

Hamas meminta Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan pertemuan mendesak dan mengambil keputusan yang mengarah pada diakhirinya agresi dan genosida Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza. Hamas juga meminta agar semua hubungan politik, komersial, atau normalisasi dengan negara pendudukan itu diputus.

Gerakan tersebut menekankan perlunya menerapkan klausul pernyataan akhir KTT Arab-Islam, yang diadakan pada 11 November tahun lalu di Riyadh, yang menyerukan tindakan untuk menghentikan pengepungan di Jalur Gaza dan memaksakan masuknya konvoi bantuan kemanusiaan.

Hamas juga telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat dan mengambil keputusan yang diperlukan sebagaimana diuraikan dalam Bab 7 Piagam PBB yang berkaitan dengan kewenangan Dewan untuk menjaga perdamaian, termasuk sanksi ekonomi dan politik serta aksi militer.

Hamas menjelaskan bahwa resolusi yang dihasilkan harus memaksa pendudukan Israel untuk menghentikan agresinya di Jalur Gaza, genosida terhadap rakyat Palestina, dan "pelanggaran terang-terangan" lainnya terhadap hukum internasional.

Hamas memperingatkan bahwa praktik rezim Israel mengancam perdamaian dan stabilitas regional dan internasional.

“Selain itu, Dewan Keamanan harus segera bertindak untuk memaksa negara pendudukan [Israel] untuk melaksanakan keputusan Dewan, yang menyerukan gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke [Jalur Gaza].”

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), imbuh Hamas, harus memikul tanggung jawabnya untuk mengadili para pemimpin pendudukan Israel dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

“Kami mendesak pembentukan komite investigasi internasional untuk menegaskan tanggung jawab penuh pemerintah dan militer pendudukan atas pembantaian di Sekolah Al-Taba'een dan semua pembantaian lainnya terhadap warga sipil yang tidak bersenjata,” imbuh gerakan perlawanan tersebut.

Meskipun ada seruan dari para mediator pada hari Kamis untuk menghentikan permusuhan, dan menyetujui gencatan senjata serta kesepakatan pertukaran sandera, Israel tetap melanjutkan serangan mematikannya di Jalur Gaza.

Serangan Israel telah menewaskan hampir 39.800 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dibantahnya. Perdana menteri dan menteri pertahanannya juga menghadapi kemungkinan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, seperti halnya beberapa pejabat Hamas.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR