News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilu 2024

KASN Ungkap Pelanggaran Netralitas Politik yang Kerap Dilakukan Guru dan Dosen 

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua KASN Agus Pramusinto ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023). KASN menemukan 70% pelanggaran netralitas politik dilakukan guru dan dosen pada tahun 2020, yang menjadi kekhawatiran KASN terhadap netralitas tenaga pendidik di penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan 70 persen pelanggaran netralitas politik dilakukan guru dan dosen pada tahun 2020, yang menjadi kekhawatiran KASN terhadap netralitas tenaga pendidik di penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  

Politisasi guru terlihat pada data KASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, dimana kelompok jabatan ASN yang paling banyak ditemukan pelanggaran adalah jabatan fungsional (26,5%).

Baca juga: Ditanya Soal Antisipasi Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI: Modal Kita Pertama Adalah Netralitas

Diantara jabatan fungsional tersebut, kelompok jabatan guru dan dosen menjadi kelompok jabatan fungsional yang terbanyak melakukan pelanggaran (70%).

"Hal ini menunjukkan bahwa guru dan dosen sangat rentan turut serta dalam kancah politik praktis," kata Ketua KASN Agus Pramusinto di webinar KASN bertajuk 'Mencegah Politisasi Sekolah dan Kampus dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024', Kamis (27/7/2023).

Adapun jenis pelanggaran yang banyak dilakukan tenaga pendidik adalah kampanye/sosialisasi di media sosial, seperti posting, like dan komentar (34,9%).

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (27,8%), foto bersama calon atau bakal calon (14,5%).

Baca juga: KASN Minta Pj Bupati Intan Jaya Batalkan SK Mutasi Pejabat

KASN juga menerima aduan tenaga pendidik yang menghadiri deklarasi bakal calon atau calon (7,5%) dan bahkan menjadi peserta kampanye (4,5%).

"Permasalahan ini merupakan efek dari politik lokal dan kebijakan desentralisasi pendidikan," kata Agus.

Ketua KASN mengatakan guru dan dosen merupakan pasar yang sangat potensial untuk kepentingan pendulangan suara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, jumlah guru, baik yang ASN maupun non-ASN Kemendikbudristek tahun ajaran 2022/2023 mencapai 3.367.793 orang.

Sementara jumlah guru yang bekerja di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 874.685 orang.

Data BPS juga mencatat bahwa jumlah dosen sebanyak 316.912 orang.

Dengan demikian terdapat 4.559.390 orang guru dan dosen pada tahun ajaran 2022/2023 dan jumlah ini akan kian meningkat bila ditambahkan entitas tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah dan kampus.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini