Baca tanpa iklan
Lebih lanjut, AHY menyampaikan rasa bangga kepada para kadernya yang tetap tegar, setia dan solid dalam menghadapi ujian dan tantangan.
AHY juga mengajak para kadernya untuk tetap tenang dan berpikir jernih.
"Saya mengajak seluruh kader Partai Demokrat, agar tetap tenang dan berpikir jernih. Kita tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apa pun. Meskipun, kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apa pun," jelasnya.
Baca juga: Poin-poin Pidato AHY Usai Anies Gandeng Cak Imin: Singgung Politik Tanpa Etika hingga Ucapan Selamat
2. Singgung politik tanpa etika
Dikatakan AHY, para kader Demokrat marah dan kecewa bukan karena ketua umumnya tidak jadi cawapres tetapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan.
Dalam hiruk pikuk politik menuju Pilpres 2024 ini, AHY mengatakan seolah-olah etika, integritas pribadi dan komitmen politik menjadi hal yang tidak penting dan tidak relevan.
AHY kemudian menyinggung pengalamannya semasa masih berada di TNI dimana sebagai prajurit, dirinya dianjarkan untuk tetap memegang teguh etika dan nilai keperwiraan.
"Dalam kondisi perang saja, kami diwajibkan untuk mematuhi etika dan aturan. Sehingga, perang bukan hanya soal killed or to be killed. Bukan hanya tentang menang atau kalah. Tetapi juga soal cara untuk bisa memenangkan peperangan itu."
"Begitu juga dalam berpolitik. Saya rasa semua rakyat Indonesia yang kita perjuangkan ini, sepakat untuk berpolitik secara beretika. Artinya, kita mendambakan praktik-praktik yang baik. Kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa, asal tidak boleh kalah. Cara tidak boleh menikam tujuan. Cara, juga harus dijiwai oleh tujuan," bebernya.
3. Sindir pengambilan keputusan dalam hitungan menit dan oleh segelintir orang
AHY juga menyindir proses pengambilan keputusan mengenai sosok calon wakil presiden yang dilakukan hanya dalam hitungan menit dan dilakukan oleh segelintir orang.
Dikatakan AHY, parpol merupakan sebuah institusi, bukanlah lembaga pribadi.
Terlebih pengambilan keputusan menyangkut orang banyak seperti memilih calon presiden dan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan hanya dalam hitungan menit.
"Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden, yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa; tidak bisa hanya diputuskan begitu saja, dalam hitungan menit, oleh segelintir orang. Sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, tentu harus dimusyawarahkan terlebih dulu, dan dibicarakan dalam wadah Majelis Tinggi Partai," ujarnya.