Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan tahu kemana arah partai politik di Indonesia berkat data intelijen yang dimilikinya ditanggapi beragam oleh berbagai pihak.
Pernyataan itu dikatakan Jokowi pada acara rakernas relawan Seknas Jokowi, Sabtu (16/9/2023).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti."
"Informasi yang saya terima komplit, dari intelijen saya ada, BIN, dari intelijen di Polri ada, BIN. Dari intelijen di TNI saya punya, BAIS."
"Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden," ungkap Jokowi, dikutip dari Kompas TV.
Baca juga: Jokowi Mengaku Pegang Data Intelijen Soal Arah Parpol, Airlangga-Zulhas Kompak Bahas Masa Depan
Partai Politik Anggap Wajar
Sejumlah elite partai politik mengatakan wajar bila Jokowi mengetahui arah partai politik dengan data intelijen yang dimiliki Presiden.
- Kata PDIP
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menilai wajar bila Jokowi tahu data arah partai politik (parpol) di Pemilu 2024.
Apalagi, kata Masinton, Jokowi seorang presiden tentu memiliki banyak instrumen kenegaraan.
"Ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepapa pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan," kata Masinton di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).
Pihaknya meyakini Jokowi mendapat informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, hingga instrumen negara yang lainnya.
"Baik itu ada BIN, Intelijen kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Seluruh info itu kan disampaikan ke presiden dan tentu ya logis presiden pasti tahu," ungkap Masinton.
Baca juga: Veronica Tan Bertemu Anies Baswedan, Begini Jawabannya saat Ditanya soal Dukungan di Pilpres 2024
- Respons Golkar
Senada dengan Masinton, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga menilai wajar jika Jokowi mengetahui arah parpol.
Menurutnya, informasi tersebut diperlukan kepala negara untuk menentukan arah kebijakan.
"Namanya seorang kepala negara ya itu hal yang wajar begitu. Kalau kita lihat presiden kepala negara barat saja banyak mengetahui pergerakan-pergerakan partai politik negara asing apalagi kepala negara sendiri. Jadi itu bukan lah hal yang aneh lah."