Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra turut menyoroti terkait dengan beredarnya pakta integritas dari Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso yang terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).
Dalam pakta integritas itu, terdapat adanya perjanjian untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Kaga Herzaky, sudah selayaknya pakta integritas itu ditelaah kebenarannya.
"Sangat disayangkan jika itu memang benar, tapi buat kami, kami berharap itu dicek dulu kebenaran," kata Herzaky kepada awak media saat ditemui di Rumah Indonesia Maju, Menteng, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Kata Herzaky, jika beredarnya pakta integritas itu benar, maka perlu diteliti dan adanya tindak lanjut.
Sebab, kata Herzaky, hal ini demi membuktikan adanya dugaan penggunaan kekuasaan atau abuse of power termasuk yang dialamatkan kepada kubu Prabowo-Gibran.
"Dan jika itu benar ini perlu benar-benar diteliti dan ditindaklanjuti hal ini. Karena bagaimanapun selama ini ada pihak-pihak yang mengarahkan abuse of power kepada kami," tukas dia.
Terpisah, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim membuka suara mengenai beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.
Chico mempertanyakan keabsahan pakta integritas yang ditandatangani Yan dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP. Silaban tersebut.
"Apakah ada template pakta integritas seperti itu dikeluarkan oleh BIN/ BIN Daerah?" kata Chico kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).
Baca juga: TPN Ragukan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong yang Diduga Menangkan Ganjar: Aneh Rasanya
Dia menilai aneh ketika sebuah institusi intelijen membuat dokumen terkait mendukung salah satu kandidat.
"Rasanya aneh kalau sebuah institusi intelijen negara membuat dokumen yang begitu eksplisit menyatakan kewajiban mendukung kandidat politik. Dan ada kejanggalan dimana dokumen tersebut tidak ber-tanggal, bulan, tahun," ujar Chico.
Chico menuturkan kabar hoaks tersebut bisa menimbulkan friksi dan polarisasi sebagaimana terjadi di Pilpres 2019.