News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Kritik Putusan MK dan Tolak Politik Dinasti, Mahasiswa: Menyakiti Rasa Keadilan Masyarakat

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga melintas di depan sebuah spanduk bertuliskan Ayo Lawan Politik Dinasti yang terpasang di kawasan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (15/10/2023). Jelang Mahkamah Konstitusi bacakan putusan gugatan bqtas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023, banyak sejumlah kalangan yang menolak Politik Dinasti yang dianggap kekuasaan hanya beredar atau berputar di kalangan keluarga tertentu yang terindikasi demokrasi tidak berjalan di jalan yang baik dan ada kecenderungan pembusukan demokrasi. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suara penolakan politik dinasti terus digaungkan berbagai lapisan masyarakat.

Kali ini dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (BEM UIN) Walisongo Semarang.

Mereka menolak keras politik dinasti di Indonesia, apalagi proses masuknya politik dinasti yang dilakukan dengan mengakali aturan batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres bagi Capres Prabowo Subianto adalah hasil mengakali MK.

Ketua BEM UIN Semarang, Faris Balya, menyampaikan penolakan itu, Jumat (17/11/2023).

Pihaknya memprotes hasil putusan MK dan MKMK yang dianggap menyakiti rasa keadilan masyarakat.

"Kita menyayangkan hakim yang terbukti melanggar etika dan dinyatakan bersalah, hanya dicopot sebagai Ketua MK, bukan dicopot sebagai Hakim MK. Dan sangat disesalkan juga aturan baru yang diputuskan MK tetap diberlakukan meski terbukti dinyatakan bersalah secara etik," tutur Faris.

Baca juga: Adik Prabowo Muak Lihat Jokowi Terus Dikritik: Yang Nyerang Dinasti Politik Pertama di Indonesia

Ia melanjutkan mahasiswa menilai upaya mewujudkan dinasti politik di Indonesia saat ini berlangsung sangat terencana dan sistematik.

"Pengaruh Presiden Jokowi dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan politik walaupun menabrak etika dan kepantasan publik."

BEM UIN menuntut agar pemerintah merevisi atau membatalkan kebijakan tersebut.

Selain itu juga menuntut adanya reformasi dalam tubuh MK.

Tujuannya agar tetap memiliki integritas dan menghindari politik kepentingan berlandaskan hubungan kekeluargaan.

Mencuatnya isu politik dinasti

Nama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini