TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menjelaskan ketika dirinya memimpin dia ingin mengedepankan pertanian yang dijalankan secara cooperative and contract farming (pertanian kooperatif dan kontrak).

Setelah melihat kebijakan yang dijalankan pemerintahan saat ini, dia ingin mengurangi alokasi anggaran food estate atau lumbung pangan.

“Justru kita harus memberdayakan para petani dan kebijakan bersifat bottom up bukan top down,” ujar Anies dalam acara Food and Agriculture Summit III di IPB Bogor, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Tugas Utama Pemimpin Adalah Ambil Keputusan yang Berdasarkan Prinsip Keadilan

Dalam paparannya, pendekatan kebijakan food estate pemerintahan Jokowi yaitu negara menguasai produksi (sentralisasi dan top-down), kepastian hasil tani hanya bagi petani di food estate (corporate based agriculture production), ekstensifikasi pertanian secara serampangan merusak ekologi, penyerapan hasil tani food estate didasarkan keputusan pemerintah pusat, dan ketimpangan relasi antara petani dan korporasi.

Anies menawarkan lima pendekatan food estate. Hal itu di antaranya negara memberdayakan petani (desentralisasi dan bottom up), kepastian hasil tani dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia (peasant and family based agriculture), intensifikasi lahan pertanian rakyat dan ekstensifikasi berdasarkan kelestarian ekologi, kepastian penyerapan hasil tani lokal oleh BUMN/BUMD/Mitra melalui skema kontrak, dan kerja sama yang setara antara petani melalui koperasi/Gapoktan dan BUMN/BUMD/Mitra.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polhukam) Mahfud MD mengatakan proyek food estate telah gagal. Dia menjelaskan kegagalan itu disebabkan ketersediaan lahan pangan yang tidak ditopang ketersediaan petani.

Baca juga: Anies Bertekad Wujudkan Revolusi Agromaritim, Beberkan Lima Pilar Utama Capai Kemandirian Pangan

“Mengapa? karena kita menyiapkan lahan yang luas, tapi tidak mempertimbangkan bahwa lahan yang luas dengan modal yang besar itu membutuhkan petani. Sementara itu, lahan yang ditawarkan itu sepi, siapa yang berminat bertani di sana?” kata Mahfud dalam sebuah acara diskusi online di Youtube.

Stabilkan Harga dengan Contract Farming

Anies Baswedan memaparkan visi dan misinya dalam Food and Agriculture Summit III di IPB Bogor.

Anies mengungkapkan, agenda strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan terdiri dari bagian upstream (hulu), lalu downstream (hilir), dan ada bagian tengahnya.

“Upstream (hulu) dalam bentuk intensifikasi produksi, downstream bagaimana harga terjangkau, dan di bagian tengah tata niaganya dibereskan,” ujar Anies.

Untuk intensifikasi, Anies melihat perlunya melakukan redistribusi dan sertifikasi lahan pertanian, perkebuhan, dan kehutanan sosial.

“Ini kalau ketemu di banyak tempat dirasakan sebagai masalah. Lalu konsolidasi lahan hasil pertanian melalui cooperative farming yang bisa kita kerjakan di sisi intensifikasi,” ujar dia.

Anies menilai efisiensi rantai pasok, kepastian pembelian melalui contract farming mulai perlu diintensifkan.

“Kami sendiri ketika di Jakarta mempraktikkan contract farming ini dengan gapoktan-gapoktan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan membantu sekali bagi Jakarta untuk menstabilkan harga,” papar Anies.