"Prof Mahfud hadir bagi kepentingan wong cilik. Kemampuan hukum dari Prof Mahfud akan digunakan dalam menata seluruh mata rantai kehidupan perekonomian nasional kita," kata Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jumat (22/12/2023).

"Sehingga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi wong cilik. itulah komitmen yang tidak dimiliki pasangan calon lain," sambung dia.

Terlebih kata Mahfud, dalam pergerakan sektor ekonomi digital perlu adanya regulasi yang jelas di pihak perantara.

Hal itu penting, agar UMKM yang menggunakan platform dalam berusaha bisa mendapatkan kemudahan dan hasil dari penjualan secara baik.

"Kita melihat bahwa ekonomi digital tanpa regulasi tidak akan memberikan suatu ruang bagi para UMKM kita untuk menggunakan platform digital dengan sebaik-baiknya, sebagai wahana dalam promosikan produk dan transaksi bisnis yang lebih berkeadilan," kata Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menaruh fokus pada ekonomi kerakyatan yang digagas oleh pasangan Mahfud MD yakni Ganjar Pranowo selaku calon presiden.

Kata Hasto, implementasi dari program ekonomi kerakyatan oleh Ganjar itu juga secara otomatis akan dipelajari oleh Mahfud MD.

"Kalau kita lihat dari hasil survey, 58,9 persen rakyat mengharapkan agar seluruh bakal cawapres menyoroti ekonomi kerakyatan. Ini kan pak Ganjar banget," kata dia.

"Sehingga pak Ganjar Prof Mahfud dnegan pengalaman yang luas, nanti akan memberikan suatu jawaban yang membumi tapi visioner," sambung Hasto.

Adapun salah satu program besar yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan ini adalah menciptakan lapangan kerja.

Kata Hasto, pasangan Ganjar-Mahfud dalam visi misinya di pilpres 2024 ini adalah menciptakan setidaknya 17 juga lapangan kerja untuk rakyat Indonesia.

"Bagaimana kita lihat pak Ganjar punya komitmen menciptakan 17 juta lapangan kerja, hanya satu satunya Capres-Cawapres yang punya komitmen untuk pertumbuhan ekonomi 7 persen di dlm memanfaatkan bonus demografi mencapai Indonesia emas pada tahun 45," tukas dia.

Sebagai informasi, tema dalam debat malam ini yakni Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.