TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyoroti pembagian bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Pembagian bansos tersebut diduga dipolitisasi demi kepentingan politik.

Diketahui Unpad menyampaikan petisi dan seruan 'Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama, Kampus Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: BEM Desak UNS Solo Ikuti Langkah Berbagai Kampus Kritik Jokowi

Para guru besar, dosen dan mahasiswa menyampaikan kritikannya terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo yang dinilai sudah melanggar moral.

Seruan Padjajaran bertajuk "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat" ada 7 point dibacakan Ketua Senat Unpad, Prof Ganjar Kurnia.

Ganjar merasa prihatin dengan kondisi negara saat ini

"Presiden dan elite politik harus menjadi teladan, bukan justru menjadi contoh melanggar etika," ujar Prof Ganjar Kurnia.

Menurutnya, peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah" ujarnya.

Unpad juga menyoroti, penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

"Cawe-cawe Presiden dalam bentuk dukungan sikap bahkan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan meraih dukungan politik adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Akademisi UGM hingga UI Kritik Jokowi, Ganjar: Nadanya Sudah Cukup Keras

Sebelum Ganjar membacakan seruan , perwakilan Unpad disampaikan Prof Arief Anshory Yusuf,
Prof Susi Dwi Harijanti yang menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi negara yang sudah melanggar norma hukum dan moral.

Arief dan Susi menegaskan aksi yang digelar tidak ada muatan politik.

Tak hanya dosen yang beraksi tapi ratusan mahasiswa ikut berseri dan berharap semua ikut menyelamatkan negara dari orang orang yang tidak beretika dan kurang melanggar aturan.