Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto menegaskan bahwa para akademisi kampus yang menyuarakan kegelisahannya atas praktik politik hari ini, termasuk dalam perhelatan Pilpres 2024, sama sekali bukan gerakan politik yang dilatar belakangi bayaran atau partisan.
Sulistyowati menyatakan pernyataan dari sejumlah akademisi kampus diungkap karena murni mereka merasakan adanya praktik politik yang menabrak aturan.
Baca juga: Sivitas Akademika Kritik Jokowi, Yenny Wahid Sebut Guru Besar Alat Ukur Baik Buruk Demokrasi
Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres, sanksi kepada Anwar Usman, hingga politisasi bantuan sosial (bansos).
Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik yang digelar oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertajuk 'Demokrasi Kian Tergerus Presiden Harus Dengarkan Suara Kampus' di Youtube KontraS, Rabu (7/2/2024).
Baca juga: Banyak Guru Besar Kritik Jokowi, Butet Kartaredjasa: Mengkritik Itu Tanda Cinta
"Kalau kami bersuara, sama sekali itu bukan gerakan politik, kami dituduh juga dibayar sama partai atau partisan. Sama sekali tidak benar," kata Sulistyowati.
Dia juga heran jika ada pihak yang menarasikan bahwa pernyataan dari para guru besar kampus dipandang sebagai gerakan terorganisir.
Menurutnya mustahil menggerakkan banyak guru besar untuk bersuara atas praktik-praktik politik menyimpang yang terjadi belakangan.
"Masa sih kita bisa menggerakkan para guru besar, meyakinkan seorang guru besar aja nggak mudah. Tapi ini kampus-kampus kemudian banyak kampus," jelas dia.
Baca juga: Jaga Integritas Pemilu, Guru Besar UIN Jakarta Saiful Mujani: Jokowi Dinetralkan dari Cawe Politik
Menurutnya fenomena ini terjadi sebagai sinyal adanya kegentingan, sehingga para civitas academica mau dan bersedia untuk bersuara.
"Ini kan kaya sinyal adanya kegentingan. Maka kami bersedia bersuara. Kalau nggak genting, kami nggak mau cari perkara," tegasnya.