TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud, Haris Pertama, mengatakan potret kecurangan Pemilu 1997 hampir mirip dengan kondisi seperti sekarang ini.

Dimana masyarakat dapat melihat dugaan kecurangan Pilpres 2024 dimulai dari pelanggaran konstitusi, proses pencapresan, dan lain sebagainya. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri sejak awal menyatakan akan cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024.

“Pada Pemilu 1997 kecurangan rezim penguasa hanya menggunakan birokrasi hingga aparat,” ujar Haris Pertama kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Namun kini, dugaan kecurangan semakin masif, seperti mempercepat realisasi bansos, dugaan melakukan intimidasi kepada akademisi dan mahasiswa yang mengkritik rezim pemerintah, dan lain sebagainya.

“Ada dugaan kecurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan untuk memenangkan Prabowo-Gibran,” tegas Haris.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count, TKN Minta Semua Pihak Tetap Sabar

Ketua Umum DPP KNPI ini mengatakan, pada Pemilu 1997 parpol peserta yang melakukan protes terhadap kecurangan sejak awal, proses kampanye, dan penghitungan suara.

“Sementara pada Pilpres 2024, Guru Besar dan Civitas Akademisi mempelopori rasa prihatin atas adanya pelanggaran etika dan moral yang merusak tata demokrasi dan tata negara,” ungkapnya.

Haris melanjutkan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini juga dapat dilihat dalam film Dirty Vote yang mengungkap skenario kecurangan Pilpres 2024.

“Dalam film tersebut secara terang benderang terlihat skenario kecurangan Pilpres 2024 mulai dari mengubah syarat pencalonan di Mahkamah Konstitusi agar putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa jadi cawapres,” tuturnya.

Sekadar diketahui, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini terjadi kecurangan yang sudah melewati batas di momen Pemilu 2024.

Sehingga PDIP merekomendasikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai kecurangan di Pilpres 2024.

“Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Mengenai adanya operasi kecurangan di Pilpres 2024, lanjut Hasto, memang sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi.

Hasto menekankan seluruh elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi. Hal itu juga disampaikan oleh para guru besar di berbagai kampus.