TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai tidak ada urgensi dalam memunculkan hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana (hak angket), bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," ujar AHY dikutip dari Kompas.TV, Minggu (25/2/2024).

AHY mengatakan Partai Demokrat lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut berharap Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa.

Pemilu Tidak Aneh

AHY juga mengatakan tidak ada yang aneh dengan keunggulan perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara terbanyak.

Tak hanya itu, perolehan suara Prabowo-Gibran juga terpaut cukup jauh dengan dua pasangan lainnya di Pilpres 2024 yakni capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), serta capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar," kata AHY.

"Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," ujarnya.

Diusulkan Ganjar

Adapun wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Data hitung cepat sejumlah lembaga survei dan hitung sementara KPU menyebutkan Ganjar diurutan terakhir perolehan suara di Pilpres 2024/

Ganjar menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius.