Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menegaskan menolak wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menyebut, hak angket tersebut tidak memiliki urgensi apa pun.

Mengingat, hak angket tersebut salah alamat kalau menyoal hasil Pemilu 2024. 

"Kenapa, karena pemilu itu ada mekanisme yang telah diatur dalam UU, yang dibuat oleh DPR. Kalau DPR sendiri tidak percaya terhadap UU yang dibuatnya, lalu buat apa?" kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2024).

Menurut Ace, mengenai hasil pemilu telah diatur mekanismenya oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

"Kalau ada dinilai kecurangan, ada Bawaslu yang juga dipilih DPR. Kalau misalnya KPU dan Bawaslu dinilai melanggar kode etik, maka ada DKPP. Nah, setelah itu, kalau misalnya hasil dari pemilu ini diduga melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ucap dia. 

Baca juga: Real Count Pileg DPR, Data Masuk 64,99 Persen: PDIP 12 Juta Suara, Golkar 11 Juta, Gerindra 10 Juta

Oleh karena itu, Ace menilai wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 adalah tidak tepat dan salah alamat. 

Menurutnya, berbeda hal jika hak angket memiliki tujuan lain di luar Kepemiluan. 

"Jadi, sesungguhnya menurut saya hak angket ini, tidak relevan. Dalam konteks kecurangan pemilu. Kecuali kalau ini tekanan politik. Sekali lagi, hasil pemilu tidak bisa diintervensi kekuatan politik. Karena hasil pemilu adalah itulah yang sesungguhnya keinginan rakyat,” pungkasnya.