Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) 2024 memang tidak jujur dan adil (jurdil) sejak awal sebelum pencoblosan.

"Kalau kita bicara hasil Pemilu, menurut saya terlalu naif kalau kita menghitung dari tanggal 14 Februari saja. Tanggal 14 itu pencoblosan, kalau kita bicara kecurangan Pemilu itu jauh sebelumnya," kata Refly dalam jumpa pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Refly menegaskan, dugaan Pemilu 2024 tidak jurdil dimulai ketika adanya wacana Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden tiga periode.

Lalu, muncul wacana untuk melakukan pengunduran jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 hingga meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi itulah yang kemudian membuat Pemilu ini dari awal memang tidak jujur dan tidak adil," ujar Refly.

Refly menepis anggapan bahwa pihaknya baru menyuarakan adanya dugaan kecurangan ketika sekarang ini.

"Jadi protes itu tidak hanya setelah pencoblosan, tapi sebelum pencoblosan sudah kita protes," ungkapnya.