Baca tanpa iklan
"Kan sama saja, kami juga mengatakan tak perlu, silakan saja. Tapi kalau mendukung hak angket kan perlu administrasi."
"Administrasi seperti apa, kita kan bikin semacam proposalnya, tanda tangannya, silakan saja," kata Habiburokhman, saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Kendati demikian, Habiburokhman menegaskan, Gerindra tidak akan menghalangi rencana partai-partai yang ingin ajukan hak angket.
Apalagi, usulan itu merupakan hak konstitusi setiap fraksi di DPR RI.
Dirinya juga beranggapan, tidak perlunya hak angket karena saat ini pemenang Pemilu sudah ada.
Hanya saja, Habiburokhman tidak membeberkan secara detail siapa pemimpinnya.
"Kami sih nggak akan menghalangi, itu hak masing-masing ya. Sudah lah sudah ada pemenangnya, apalagi sih yang dipersoalkan. Banyak undang-undang yang belum dibahas," tukas Habiburokhman.
Pengamat Prediksi Parpol Pendukung Anies-Ganjar Tak Solid soal Hak Angket
Pengamat Politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi turut menanggapi mengenai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dari sejumlah parpol.
Sebagaimana diketahui, parpol koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDI Perjuangan (PDIP) sebelumnya mengusulkan hak angket Pemilu 2024.
Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NasDem belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya soal usulan hak angket Pemilu 2024 itu.
Atas hal tersebut, Jojo lantas memprediksi, partai politik Pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tidak kompak terkait hak angket di DPR itu.
“Soal hak angket, memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 1 dan 3,” kata Jojo, dihubungi pada Rabu (6/3/2024).
Dalam kesempatan berbeda, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, hak angket yang diusulkan PKS, PKB, dan PDIP itu berpotensi rungkad, atau secara harfiah berarti runtuh.
Pasalnya, dalam rapat paripurna pada Selasa (4/3/2024), Ketua DPR RI Puan Maharani absen, karena menghadiri KTT Ketua Parlemen Dunia di Paris, Prancis.