"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin.

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja.

Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Kemudian Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2009.

"Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali," ujar Burhanuddin.

Berbeda dengan relasi Megawati dan Prabowo, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI-P dan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024.

"Hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang berada di titik nadir jadi menyulitkan secara komunikasi politik, tapi secara formal PDI Perjuangan masih menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang memberi semacam komplikasi tersendiri," kata Burhanuddin.

Peluang PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menjadi oposisi atau berada di barisan luar pemerintahan selama kurang lebih sembilan tahun.

Lalu apakah PKS akan kembali menjadi oposisi bila nantinya Prabowo-Gibran dilantik menjadi pemimpin Indonesia?

Hal ini mengingat pada gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu PKS mengusung capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, PKS belajar dari 10 tahun sebagai penyeimbang pemerintah.

Sebab, sebagai opisisi perolehan suara di 2024 tidak cukup signifikan untuk menambah kursi di DPR RI.