Dosen Universitas Al Azhar itu juga sepakat dengan kritik yang pernah disampaikan tokoh nasional Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla bahwa menteri muda justru malah sebagai pembagian kekuasaan yang mandul.

Menteri muda, menurut kedua tokoh tersebut juga pantang untuk didikte serta rentan terhadap politik pencucian uang.

“Saya sih sepakat memang menteri muda tidak akan ada kerjanya seperti staf muda presiden yang tidak bagus dan tidak efektif justru menjadi beban bagi Prabowo,” ungkapnya.

Ujang menilai presiden terpilih tinggal melanjutkan undang-undang yang sudah ada dengan menggunakan nomenklatur wakil menteri.

Hal itu agar Prabowo-Gibran bisa tetap harum namanya di awal pemerintahan tanpa kritik dari publik.

Dibahas Informal

Formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas secara informal oleh koalisi pengusung.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan akan menyerahkan seluruh hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih untuk menentukan komposisi menteri di kabinet.

Pihaknya tidak akan mendikte apapun yang menjadi ketetapan Prabowo nantinya dalam menyusun kabinet menteri.

"Mengenai posisi kabinet itu adalah hak sepenuhnya presiden terpilih, jangan kita mendikte Presiden terpilih akan jumlah kabinet dan siapa yg mengisi," kata Dave, Kamis (25/4/2024).

Partai Golkar akan memberikan hak penuh kepada Prabowo untuk menentukan siapa menjadi menteri apa, termasuk di Golkar.

Sebab menurut Dave, hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mengerti kebutuhan mereka dalam memimpin bangsa ke depannya.

"Biarkan beliau (Presiden terpilih) yang menentukan, karena beliau sebagai user yang lebih paham akan kebutuhannya bagaimana," kata dia.

Saat ditanyakan soal ada atau tidaknya kader prioritas Golkar yang akan masuk ke kabinet, Dave menyebut hanya akan memberikan yang terbaik sebagaimana permintaan Prabowo nantinya.

"Yang terbaik kita berikan sesuai dengan kehendak Presiden," tukas Dave.