Baca tanpa iklan
JPPR menilai tindakan ini sebagai bentuk intervensi yang melanggar prinsip netralitas pemimpin negara dalam pemilu daerah.
Organisasi ini mengingatkan ihwal Prabowo sebelumnya telah berjanji untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam Pilkada 2024 ketika ia terpilih sebagai presiden.
Namun, dukungan yang diberikan Prabowo dianggap telah melanggar komitmen tersebut.
"JPPR menilai hal tersebut mengkhianati dan melukai wajah para aktivis pro demokrasi, dan masyarakat sipil yang selama ini bersusah payah memperjuangkan serta menyuarakan kebebasan berpendapat sekaligus menjaga kemerdekaan hak sipil," ujar Dila.
Sebagai presiden, JPPR menilai Prabowo memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika politik dan netralitas, terutama dalam proses pemilu yang sedang berlangsung.
Peran kepala negara, tegas Dila, seharusnya memberi contoh dalam menjaga demokrasi yang sehat tanpa memihak.
Baca juga: PDIP Buka Suara soal Endorse Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024
Selain meminta Prabowo untuk meminta maaf, JPPR juga menyerukan kepada seluruh masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, LSM, dan media untuk mengecam tindakan ini sebagai bentuk ketidakpatutan politik.
Mereka juga berharap pemilih tetap bijak dan kritis dalam Pilkada 2024, memastikan proses yang jujur dan adil.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Mario Christian Sumampow)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)
Baca berita lainnya terkait Pilgub Jawa Tengah.