News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2024

Partisipasi Pemilih di Pilkada Terindikasi Rendah, Anggota Komisi II DPR: KPU Harus Evaluasi Total 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga menggunakan hak pilihnya di TPS 019, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 mencapai 82 persen. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha meminta KPU melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya menyoroti partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 menunjukkan angka yang rendah di sejumlah daerah.


"Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun? Apa penyebabnya?" kata dia dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (29/11/2024).

Adapun berdasarkan hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi pilkada di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen. 


Misalnya, di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).


Sementara survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap.

Jadi ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada serentak kali ini.


Menurut Toha tentu ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. 


Misalnya masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi.


Dengan masa kampanye yang pendek, maka waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. 


"Tentu ini harus dikaji secara mendalam," ucap legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu.


Atau sosok calon yang diusung tidak diminati masyarakat.

Mungkin karena calon tersebut tidak dikenal masyarakat atau karena kandidat itu dari luar daerah, sehingga pemilih tidak menyukainya. 

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini