Baca tanpa iklan
Berita-berita tersebut kemudian dilansir oleh pihak-pihak yang mendeskreditkan dan mendelegitaimasi pemerintah.
"Seakan pemerintah tidak adil terhadap provinsi Papua dan Papua Barat dalam konteks pembangunan nasional. Sehingga diharapkan ada kekecewaan, ketidaksenangan dari masyarakat Papua dan Papua Barat," ungkapnya.
Wiranto memaparkan, sejak Jokowi ditetapkan menjadi presiden pada 2014 silam, salah satu orientasinya adalah membangun daerah pinggiran, termasuk Papua dan Papua Barat.
"Bukan hanya ngomong, bukan hanya rencana, tapi sudah dibuktikan 4 tahun lebih ini. Kunjungan beliau yang sering ke sana, ngecek sendiri rencana pembangunan, infrastruktur, rencana pembangunan fasilitas-fasilitas kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, pos lintas batas yang megah," papar Wiranto.
"Jadi, ada satu bukti nyata bahwa pemerintah betul-betul mencoba untuk melakukan akselerasi di semua bidang. Belum pembangunan lain, jalan-jalan antarkota, pelabuhan laut, pelabuhan udara, harga-harga disamakan," terangnya.
Anarkisme di Papua dan Papua Barat
Dalam konferensi pers, Wiranto juga menanggapi anarkisme yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, anarkisme di Papua sebenarnya pernah beberapa kali terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa di antaranya adalah unjuk rasa di Biak Numfor tahun 1998, penyerangan di Polsek Abepura tahun 2000, unjuk rasa di Wasior tahun 2001, kerusuhan pascakematian Theys Eluay tahun 2001, pembobolan gudang senjata di Wamena tahun 2003, unjuk rasa di Unceen Abepura tahun 2006, Kongres Papua III tahun 2011, Paniai tahun 2014, dan kerusuhan di Papua Agustus lalu.
Terkait hal itu, Wiranto mengajak masyarakat untuk mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi.
"Artinya, kita harus belajar bersama-sama dari ini. Ternyata kerusuhan, kekerasan, konflik itu menimbulkan korban, tidak menguntungkan sama sekali, toh ujungnya damai," kata Wiranto.
Wiranto berharap, apa yang terjadi di masa kini seharusnya tidak mengulang masa lalu.
Oleh karena itu, sebaiknya diharapkan untuk tidak kembali mengulang konflik.
Tidak dengan rusuh, tetapi melalui dialog dari pengalaman yang lalu.