Baca tanpa iklan
ST Burhanuddin mengakui kenal dengan mantan politikus NasDem Andi Irfan
Jaya, yang saat ini menjadi tersangka kasus Djoko Tjandra.
Menurutnya, perkenalan dengan Irfan Jaya terjadi saat masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan bersangkutan sebagai orang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Pernah ketemu saya dan sejak itu, saya tidak pernah lagi berhubungan dengan yang
bersangkutan," papar Burhanuddin.
Burhanuddin menjelaskan, pertemuan dirinya dengan Irfan saat itu dalam rangka
pengumpulan teman-teman LSM, untuk berdiskusi penyelesaian-penyelesaian perkara
yang ada di Sulawesi Selatan.
"Saya sama sekali dengan Irfan Jaya, hanya kenal sebatas itu," ucap Burhanuddin.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono
membenarkan adanya nama Jaksa Agung ST Buhanuddin dalam surat dakwaan sidang
Pinangki Sirna Malasari atas kasus permintaan fatwa MA atas putusan Peninjauan
Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
"Betul nama besar sudah disebutkan dalam surat dakwaan, di sana disebutkan bahwa
inisial BR adalah pak Burhanuddin itu adalah pak Jaksa Agung saya," papar Ali.
"Pak Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu,"
sambung Ali.
Selain nama Jaksa Agung, kata Ali, dalam 10 action plan atau rencana aksi Pinangki
dalam pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung yang disodorkan ke Djoko Tjandra,
juga terdapat nama Hatta Ali yang merupakan eks Ketua MA.
"Tapi dalam action plan ini, tidak dijalankan Pinangki oleh karenanya rencana mengajukan fatwa di bulan Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya
di sidang," papar Ali.
Mafia Hukum
Terpisah, Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai kolaborasi penegak hukum, yakni
Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat
oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko Tjandra.
Hal ini didasarkan pada sangkaan yang kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas dugaan suap,
pencucian uang, dan permufakatan jahat.
Dalam kaitan dengan dugaan permufakatan jahat, Komjak menekankan
pemberantasan praktik mafia hukum yang melibatkan lintas profesi seperti oknum
penegak hukum, oknum penasehat hukum, oknum pengusaha dan oknum politisi
diharapkan dapat diungkap tuntas melalui kerja sama penegak hukum, baik Polri,
Kejaksaan, dan KPK.