Baca tanpa iklan
Survei Terbaru: 5 Ranah Pekerjaan yang Paling Rentan Korupsi Menurut PNS
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei yang secara umum menyatakan mayoritas responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS menilai ada empat ranah pekerjaan yang paling rentan korupsi.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengungkapkan ranah pekerjaan pertama yang paling rentan korupsi adalah pengadaan.
Pertanyaan survei yang diajukan adalah "Menurut Ibu atau Bapak di mana kegiatan koruptif paling sering terjadi?"
Hal itu disampaikannya dalam Rilis Temuan Survei bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di kalangan PNS yang digelar secara virtual pada Minggu (18/4/2021).
"Kalau dilihat dari tempat menurut para PNS tempat yang paling sering terjadi korupsi adalah procurement (pengadaan) dan hampir 50% (47,2 %) PNS yang disurvei mengatakan bahwa bagian pengadaan paling rawan korupsi.
Setelah itu baru bagian perizinan usaha yakni 16,0%.
Baca juga: Survei LSI : 34,6 Persen PNS Nilai Korupsi di Indonesia Terus Meningkat
Di bagian keuangan 10,4%. Di bagian pelayanan 9,3%. Di bagian personalia 4,4%," kata Djayadi.
Djayadi mengatakan data tersebut menunjukkan ranah pengadaan perlu menjadi sorotan utama dalam reformasi birokrasi.
"Kalau dilihat dari data ini memang yang paling penting untuk menjadi salah satu sorotan utama dalam reformasi birokrasi adalah bagian pengadaan atau procurement.
Meskipun di bagian perizinan, keuangan, dan pelayanan juga menjadi catatan berdasarkan persepsi para PNS yang disurvei," kata Djayadi.
Survei menemukan bentuk perbuatan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah menurut PNS adalah penyelahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Pertanyaan yang diajukan adalah "Menurut Ibu atau Bapak, apa bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah?"
Baca juga: Kesalahpahaman yang Libatkan Pegawai Imigrasi Berakhir Damai, Laporan Polisi Dicabut
"Yang paling banyak adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi (26,2%).