"Jenis booster-nya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog atau jenis vaksinnya berbeda."

"Ada yang homologus atau jenisnya sama, ada yang heterologus jenis vaksinnya berbeda. Mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 Januari sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI dan BPOM," ujarnya.

Kemudian, keputusan apakah vaksin booster akan berbayar atau tidak, baru akan diputuskan pada 10 Januari 2022.

Kemenkes menunggu hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tentang vaksin booster apakah menggunakan setengah dosis (half dose) vaksin Moderna atau Pfizer.

Budi mengatakan, pemerintah akan menggratiskan booster vaksin, jika hasil kajian ITAGI menyatakan setengah dosis vaksin efektif sebagai vaksin booster.

"Maka seluruh vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis, tapi ini dalam diskusi dan hasilnya keluar dari laporan ITAGI menyampaikan 10 Januari," kata Budi.

Budi kembali mengingatkan program vaksinasi harus dipercepat dan menghabiskan stok vaksin dosis pertama dan kedua yang telah tersedia.

Vaksinasi yang dilakukan terutama bagi provinsi yang belum mencapai target.

“Sekarang tinggal tujuh (provinsi) lagi yang belum, jadi bertambah enam kemarin di akhir tahun baru."

"Yang perlu masih dikejar adalah Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua, itu adalah provinsi-provinsi yang belum sampai 70 persen dosis pertama,” tambahnya.

Kemudian, Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan sejauh ini telah dilakukan uji klinis pemberian booster vaksin dan ditemukan tidak ada indikasi KIPI berat pada subjek penelitian.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti/Whiesa)

Artikel lain terkait Vaksin Booster