Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud diyakini tidak mengganggu rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

"Untuk penyiapan ibu kota negara (IKN) kan tidak terganggu dengan kepala daerah yang OTT," kata Saan.

Saan meminta kepada semua pihak agar tidak mengaitkan penangkapan Bupati Abdul Gafur dengan rencana IKN baru.

"InsyaAllah tidak ada gangguannya, karena itu kan dua hal yang berbeda," ucap legislator Partai NasDem itu.

Diberitakan sebelumnya, 11 orang di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (12/1/2022) sore.

Baca juga: Profil Bupati Penajam Paser Utara yang Di-OTT KPK: Ketua DPC Demokrat hingga Pernah Ditegur Mendagri

Dari 11 orang tersebut, satu di antaranya merupakan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepada Kompas.com, Kamis (13/1/2022). 

"KPK melakukan tangkap tangan salah satu Bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat, diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK," ujar Firli.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut, penangkapan ini diduga terkait penerimaan suap dan gratifikasi.

Baca juga: Beberapa ASN Pemkab Penajam Paser Utara Turut Diamankan KPK dalam OTT Bupati Abdul Gafur Masud

"Giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," ujar Ghufron

Masih Diperiksa 1 x 24 Jam

Senada dengan Filri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara," kata Ghufron dikutip dari Tribunnews.com.

Saat ini, kata Ghufron, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan 1x24 jam.

"Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam untuk memperjelas duduk perkaranya," ucap Ghufron.

Baca juga: Beberapa ASN Pemkab Penajam Paser Utara Turut Diamankan KPK dalam OTT Bupati Abdul Gafur Masud

Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberi ruang kepada tim penyidik KPK bekerja.

Informasi lengkapnya akan segera disampaikan oleh KPK.

"Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," jelas Ghufron.

Tentang Bupati

Mengutip Tribunnews.com, lahir pada 7 Desember 1987, di Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud merupakan putra bungsu dari pasangan H. Mas'ud dan Hj. Syarifah.

Suami dari Hj. Risna ini adalah seorang pengusaha muda sekaligus politisi.

Ia diketahui merupakan tokoh politisi Partai Demokrat dari tahun 2015.

Baca juga: KPK Amankan Sejumlah Uang dari OTT Bupati Penajam Paser Utara

Dirinya sempat didapuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan pada tahun 2016.

Saat itu, Abdul Gafur menjadi Ketua DPC Demokrat termuda di Tanah Air.

Dalam menjabat sebagai Ketua DPC, ia sering terlibat kegiatan sosial kemasyarakatan.

Jadi tidak heran jika Abdul Gafur Mas'ud juga kerap ikut berbagai organisasi daerah maupun nasional.

Hingga pada saat Pemilu Legislatif 2019, kemenangan Demokrat membawanya menjadi pemimpin daerah.

Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Dikabarkan Kena OTT, Demokrat: KPK Harus Transparan dan Profesional 

Baca juga: KPK Amankan Sejumlah Uang dari OTT Bupati Penajam Paser Utara

Abdul Gafur Mas'ud lantas terpilih menjadi Bupati Penajam Paser Utara untuk periode 2018-2023.

Ia termasuk dalam daftar kepala daerah yang terbilang masih muda.