Berkurangnya mutu KPK dalam giat tangkap tangan ini diutarakan Boyamin terjadi sebab dalam melakukan penangkapan terhadap kepala daerah merupakan hal yang mudah.

Alasannya karena memang banyak kepala daerah yang diyakininya terjerat perkara tersebut.

"Kalau mau melakukan penangkapan jangankan seminggu sekali sehari sekali saja bisa, karena ini memang banyak unsur kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan segala macamnya itu," ucap Boyamin.

"Sehingga pada posisi berikutnya adalah saya berharap KPK berkurang lah untuk sekedar bekerja begini, karena apapun pasti dapat target, kalau istilah saya itu berburu di kebun binatang sudah pasti dapat," katanya menambahkan.

Dirinya lantas membandingkan, hasil giat tangkap tangan yang dilakukan oleh 57 eks pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN KPK.

Pada era tersebut kata Boyamin, Novel Baswedan dkk berhasil mengungkap pemufakatan jahat yang dilakukan oleh dua eks Menteri RI yakni Juliari Peter Batubara dan Edhy Prabowo.

"Jadi pada posisi tertentu kita sangat berharap KPK mulai sadar untuk menerapkan fungsi pencegahan dan penindakan yang lebih berkelas itu," ucap Boyamin.

Atas hal itu, dirinya beranggapan jika kualitas kerja KPK dalam upaya memberangus korupsi di Tanah Air saat ini menurun.

Dirinya bahkan mengatakan, KPK saat ini hanya mampu melakukan pemberantasan pada perkara receh sekelas Bupati.

"Kalau dulu sampai level menteri itu produk 57 orang yang tidak lulus wawasan kebangsaan abis itu hanya bupati-bupati receh dan hanya Miliaran itu rugi dengan perbandingan Kejaksaan Agung yang sampai puluhan triliun vonisnya juga mulai bergerak ratingnya baik, maka ini sangat disayangkan," tukasnya.