Hasilnya, mayoritas pemilih Jokowi setuju Pemilu 2024 harus tetap digelar.

Di mana 54,7 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan 28,3 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Kemudian, 14,5 persen responden pemilih Jokowi menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi, serta 2,5 persen menjawab tidak tahu.

Lalu, untuk pemilih Prabowo dalam Pilpres 2019 juga mayoritas setuju pemilu 2024 tetap digelar.

“Sebanyak 75,4 persen dari kelompok responden pemilih Prabowo di 2019 menolak pemilu ditunda," ucap Yohan.

Yohan menambahkan, hasil survei pada pemilih partai juga menunjukkan sebagian besar menolak penundaan pemilu.

“Hal yang sama juga bisa dilihat dari latar belakang pemilih partai, yakni sebagian besar pemilih partai menolak penundaan pemilu.”

“Misalnya, pemilih PKB, hampir 45 persen menolak penundaan pemilu, lalu Golkar yakni 66,7 menolak penundaan pemilu,” jelasnya.

“Partai-partai di luar pemerintahan cenderung tinggi yang menolak penundaan pemilu,” imbuh Yohan.

Artinya, kata Yohan, jelas sekali bahwa isu penundaan pemilu bukan isu partisipan.

Jadi, hampir semua kelompok masyarakat setuju pemilu tetap digelar di 2024.

Diketahui, survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022.

Sebenyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error lebih kurang 3,1 persen.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Reza Deni, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden