TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga turut menyoroti pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang menyebut kalau KPU mengikuti kemauan pemerintah terkait durasi kampanye Pemilu 2024 yakni hanya 90 hari.

Jamiluddin menyatakan, durasi kampanye tersebut dinilai terlalu singkat jika ditetapkan untuk kampanye Capres. 

"Waktu 90 hari tampaknya terlalu singkat. Dengan jangkauan wilayah yang luas, sulit membayangkan seorang Capres dapat berkampanye ke seluruh penjuru tanah air," kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Senin (30/5/2022).

Terlebih kata dia, kebiasaan masyarakat Indonesia adalah baru merasa kenal dengan pemimpinnya jika bertemu langsung. 

Dengan kurun waktu tersebut, maka dikhawatirkan akan menyulitkan Capres untuk dikenal bila tidak menemui masyarakat.

"Jadi, dengan waktu 90 hari, capres paling bisa mengunjungi masyarakat di ibukota provinsi. Masyarakat di tingkat kabupaten/kota peluang dikunjungi capres relatif kecil," kata Jamiluddin.

Dengan begitu, jika dilihat dari pendidikan politik, waktu capres untuk bersosialisasi dengan masyarakat dirasakan masih kurang dan terlalu singkat.

"Hal ini tentu kurang baik dilihat dari proses demokratisasi di Indonesia," ucap Jamiluddin.

Namun kurun waktu 90 hari itu, dinilainya cukup untuk kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg). Sebab untuk Caleg kata Jamiluddin, waktu digunakan hanya untuk menjangkau daerah pemilihan (dapil).

Hal itu lantas dinilai berbeda untuk Capres, karena memang wilayah jangkauannya berbeda.

"Masa kampanye pemilu 90 hari tentu lebih cukup untuk Pileg. Sebab, untuk seorang caleg, waktu 90 hari dapat digunakan untuk menjangkau daerah pemilihannya (dapil)," ucap Jamiluddin.

Atas hal itu, dirinya menyarankan agar durasi kampanye antara Pilpres dan Pileg harus berbeda, tidak bisa disamakan.

"Dengan begitu, setiap caleg dimungkinkan memperkenalkan diri ke seluruh dapilnya. Hal ini tentu baik, sehingga masyarakat mendapat pendidikan politik sebelum memilih seorang caleg," tutup dia.

Baca juga: KPU Akhirnya Ikuti Kemauan Pemerintah Kampanye Pemilu Hanya 90 Hari

Diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengikuti kemauan pemerintah terkait durasi kampanye Pemilu 2024 yakni hanya 90 hari. Sebelumnya KPU ingin masa kampanye pemilu selama 120 hari.

 "Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari,” kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran KPU lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (30/5/2022).

Menurutnya, Presiden dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

 “Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkapnya,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut Presiden kata Hasyim juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

“Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU,” pungkasnya.