Sehingga, menurutnya, harus ada unsur rasa kebencian dan permusuhan.

“Lagi-lagi, tindakan yang dilakukan Holywings bukan menyebarkan kebencian dan permusuhan," jelasnya.

Selain itu, katanya, penilaian terkait ujaran kebencian memiliki enam syarat yang harus digunakan yaitu:

1. Konteks dari ujaran tersebut

2. Posisi dan status pengujar

3. Niat dengan maksud harus mengujarkan kebencian dan permusuhan

4. Isi dan bentuk termasuk sejauh mana ujaran tersebut dinilai provokatif dan langsung

5. Jangkauan dan dampak

6. Kemungkinan potensi bahaya dari ujaran tersebut

Selain itu, YLBHI, ICJR, dan Paritas Institute juga menyerukan empat hal terkait kasus yang menyeret Holywings ini yaitu:

Pertama, kepolisian diminta untuk menghentikan penyidikan perkara ini lantaran tidak terpenuhinya unsur pidana.

Kedua, Kejaksaan mendesak apabila perkara ini tidak dihentikan penyidikannya sebagai dominus litis, harus menolak melakukan penuntutan karena tidak layaknya perkara ini untuk diajukan ke persidangan.

Ketiga, aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati menggunakan ketentuan di dalam KUHP tentang berita bohong, ujaran kebencian dan penistaan agama serta UU ITE dan menerapkannya dengan ketat sesuai degan batasan-batasan yang sudah ditentukan.

Terakhir, ketiga lembaga meminta Pemerintah dan DPR untuk segera memprioritaskan perbaikan dan pengetatan perumusan norma terkait di dalam RKUHP dan diselaraskan dengna proposal revisi UU ITE.

Baca juga: Holywings Pondok Indah Luput dari Penyegelan, Wakil Gubernur dan Disparekraf DKI Bersuara