News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Produksi Petani Berlebih, Anggota DPR RI Pertanyakan Kebijakan Pemerintah Impor Beras

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan sidak penerimaan 200 ribu ton beras impor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022). Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak meminta Menteri Perdagangan dan Bulog jujur soal importasi beras terkait apa yang dijadikan dasar dibalik keputusan impor.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak meminta Menteri Perdagangan dan Bulog jujur soal importasi beras terkait apa yang dijadikan dasar dibalik keputusan impor.

Amin menyoroti pemerintah bersikeras mengimpor beras, yang Senin (16/12/2022) lalu sudah direalisasikan sebesar 5.000 ton dari rencana 500 ribu ton.

Menurut Amin, jika pengendalian harga beras dilakukan dengan cara impor itu mudah dan instan.

Namun persoalannya, impor beras di tengah produksi petani sendiri yang berlebih, itu bukan langkah bijak karena mengganggu penyerapan beras petani.

Baca juga: Bambang Haryo Kritik Keras Rencana Pemerintah Impor Beras dari Vietnam

Kebijakan impor beras merupakan pukulan berat bagi petani karena menekan harga beras petani.

Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor.

Kewajiban pemerintah untuk mencari strategi yang tepat tanpa harus mengorbankan petani dan kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

"Kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola beras nasional karena saat ini stok beras justru naik. Ini juga mempermalukan pemerintah sendiri karena beberapa waktu lalu mengklaim sudah 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras alias sudah tercapai swasembada tapi klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta," kata Amin, dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV itu pun prihatin dengan kisruh data perberasan nasional yang muncul setiap tahun.

Harmonisasi data pangan, informasi pangan serta akuntabilitas neraca komoditas pangan tidak pernah diselesaikan.

Keputusan Kemendag untuk impor beras disebutkan karena cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog menipis hingga tersisa 570 ribu ton dari batas minimal yang dianggap aman sebesar 1,2 juta ton.

Impor dilakukan untuk menambah stok CBP.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini terjadi surplus beras sebesar 1,7 juta ton.

Baca juga: BPS: Indonesia Impor Beras 326 Ribu Ton hingga November, Terbanyak dari India

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini