TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menyampaikan sejumlah arahan kepada beberapa pihak terkait pelaksanaan Pemilu 2024 satu di antaranya kepada BNPT.

Ma'ruf meminta BNPT mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan pemilu untuk mendelegitimasi pemerintah dengan mengadu domba rakyat memakai isu-isu SARA.

Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 yang digelar BNPT pada Senin (13/3/2023).

"BNPT agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan Pemilu untuk mendelegetimasi Pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu-isu SARA, apalagi tindakan kekerasan dan terorisme," kata Ma'ruf.

Ma'ruf juga meminta partai politik peserta pemilu agar memberikan instruksi kepada kader dan simpatisannya untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab.  

Ia mengajak partai politik untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang adil dan beradab, sesuai sila kedua Pancasila. 

"Kampanyekan keunggulan program-program yang akan mewujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara," kata Ma'ruf.

"Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita menjadi retak," sambung dia.

Ma'ruf juga meminta KPU, Bawaslu, BIN, Kepolisian, serta lembaga terkait lainnya memperkuat sinergi untuk mengawal Pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan. 

"Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial, karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama Pemilu," kata dia.

Ia mengajak kita semua untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik yang akan mengabdikan waktu tenaga dan pikirannya demi rakyat Indonesia.

Ma'ruf mengakhiri pidato kuncinya dengan sebuah ungkapan hikmah dalam Bahasa Arab yang pada pokoknya berbicara mengenai tidak perlu dikhawatirkan adanya ketidakjelasan, kesamaran jalan untuk mencapai tujuan karena semua aturannya sudah ada.

"Tetapi yang dikhawatirkan itu adalah dorongan napsu yang tidak terkendali. Sehingga aturan-aturan, rambu-rambu itu menjadi tidak dilaksanakan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Kepala BNPT Soroti Fenomena Kekerasan yang Dilandaskan Ekstremisme Beragama

"Jadi bukan karena samar, karena tidak tahu, karena tidak jelas, tapi karena dorongan hawa napsu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan napsu dan berjalan di atas rambu-rambu kesepakatan-kesepakatan dalam melaksanakan pemilu 2024 yang akan datang," sambung dia.