Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD mengatakan Indonesia tidak akan merdeka jika tidak ada dukungan dari umat Islam. 

Penetapan Pancasila menjadi ideologi merupakan dukungan dari para ulama.

“Artinya kita punya Indonesia ini sebenarnya milik bersama sehingga paham kebangsaan. Jangan memiliki paham ‘nyempal’ seakan-akan Indonesia itu bukan Islam. Indonesia Islam, kalau nggak ada Islam, nggak ada Indonesia,” kata Mahfud pada acara Tadarus Kebangsaan yang digagas Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/3/2022).

“Buktinya dulu sudah mau merdeka terjadi perdebatan lama akhirnya sidang ditunda karena umat Islam tidak setuju, tutup dulu sidang.

Masuk umat Islam di situ lalu ditemukanlah konsep negara kebangsaan, Pancasila sebagai rumah kebangsaan Indonesia,” tambahnya.

Baca juga: KH Said Aqil Siradj: Sesama Ormas Islam Harus Saling Menghormati karena Perbedaan adalah Hal Biasa

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, dalam kerangka kebangsaan, masyarakat jangan mudah diprovokasi dan diadu domba oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

Tadarus Kebangsaan menurutnya sangat penting guna merefleksikan nasionalisme dan mengukuhkan ideologi Pancasila. 

“Tadarus kebangsaan itu harus memperkuat ikatan kebangsaan orang Islam, harus menjadi penguat NKRI tanpa berpikir bahwa negara ini ideologinya salah, bentuknya salah, ini udah final hasil ijtihad para ulama dan sudah Islami, sudah ada dalil-dalil syariahnya bahwa NKRI ini adalah negara yang secara syar'i adalah Islami,” ujarnya.

Menurutnya perbedaan itu barang fitrah yang harus disikapi dalam perbedaan jadikan itu sebagai rahmatan lil alamin.

Jika ada dua pendapat yang berbeda maka jadikanlah sebuah pilihan.

Ia mengimbau agar kegiatan Tadarus Kebangsaan yang digagas LPOI perlu diperbanyak pelaksanaannya. 

Secara jangka pendek untuk mengawal pemilihan umum (Pemilu) agar berjalan sesuai jadwal. 

“Kalau untuk tugas jangka pendeknya mengawal pemilu agar berjalan sesuai jadwal, demokratis, jujur dan adil. Sedangkan jangka panjangnya untuk menjaga dan memakmurkan NKRI,” ujarnya.