TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta negara untuk tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Anies meminta agar negara membiarkan rakyat memilih sendiri siapa sosok pemimpin yang mereka percaya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendukung pernyataan Anies.

Dalam tanggapannya, Mardani menegaskan ucapan tersebut berkaitan dengan Jokowi yang sebelumnya mengundang para ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintahan ke Istana.

Di mana diketahui, ketum NasDem Surya Paloh tak turut dalam undangan tersebut.

"Secara etika beliau mesti paham sosok pribadi Jokowi dan presiden, kalau presiden mestinya kumpulnya bahas tentang negara, NasDem diundang aja, kalau perlu PKS diundang semua," kata Mardani ditemui di kawasan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Lebih lanjut ia pun menyarankan, jika Jokowi hendak melakukan pertemuan dalam kaitannya membahas politik dan koalisi, sebaiknya tidak dilakukan di Istana. 

"Nanti kalau mau bahas yang khusus di tempat lain, jangan di istana negara dan enggak usah punya ide besar mengumpulkan koalisi besar, biarkan tunggu berkembang sendiri," ujarnya.

"Kalau mau tiga atau empat, kan kalau koalisi besar nanti paslon cuma dua dan itu sgt bisa ditafsirkan negara intervensi, presiden dalam hal ini," tambahnya.

Sebelumnya para petinggi parpol pendukung pemerintah diundang oleh Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Baca juga: VIDEO Capres Anies Baswedan Sebut Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Salah Sasaran

Mereka di antaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.