Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para wakil menteri (wamen) yang baru dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar tak terlalu lama menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyarankan supaya para Wamen tak perlu menunggu 100 hari kerja sebagai batas waktu untuk lapor LHKPN.
"Buat Wamen yang baru-baru, suratnya baru kita tanda tangani tiga orang kalau enggak salah, kita ingatkan untuk menyampaikan LHKPN, jangan nunggu 100 hari lagi, entar kan jadi panjang urusan," kata Pahala dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).
Diketahui, Presiden Jokowi telah melantik beberapa wamen bersama Menkominfo pengganti Johnny G. Plate, Budi Arie Setiadi.
Baca juga: KPK Ungkap 446 Jaksa, 64 Polisi, dan 100 ASN MA Belum Lapor LHKPN
Para wamen itu antara lain, Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).
Kemudian Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDT), Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag).
Dari kelima wamen baru tersebut, tercatat tiga di antaranya sudah menyampaikan LHKPN sebagai penyelenggara negara di instansi sebelumnya.
Baca juga: KPK Telah Periksa 70 Orang untuk Ungkap Kasus Pungli di Rutan
Mereka sudah melaporkan LHKPN untuk periodik 2023.
Data ini beda dari yang disampaikan oleh Pahala. Sebab dia menyebut ada tiga yang belum lapor.
Pahala Nugraha Mansury tercatat beberapa kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Laporan terakhirnya pada 31 Maret 2023 sebagai Wakil I Menteri BUMN. Total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp250 miliar.
Sementara Nezar Patria sebelumnya menjabat Staf Khusus Kementerian BUMN di bawah Menteri BUMN Erick Thohir.
Ia juga pernah berkarier sebagai jurnalis dan menjadi anggota Dewan Pers 2016-2019.
Merujuk situs KPK, Nezar Patria terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2023.
Ia melaporkan harta sebagai Staf Khusus V Kementerian BUMN. Total harta kekayaannya Rp10.870.774.981.
Sedangkan Paiman Raharjo juga sudah menyampaikan LHKPN tapi sebagai Komisaris Pertamina Gas (PGN).
Laporan itu disampaikan pada 27 Maret 2023. Total kekayaannya mencapai Rp45 miliar.
Hanya nama Rosan dan Saiful belum tercatat di laman LHKPN KPK.