Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Auditor Inspektorat Jenderal Kominfo membeberkan temuan mengenai penyebab mangkraknya sebagian besar pembangunan tower BTS 4G BAKTI Kominfo pada tiga paket.
Paket yang dimaksud ialah paket 3, 4, dan 5. Di mana paket-paket tersebut berlokasi di Papua dan Papua Barat.
"Tidak mudah mengerjakan pekerjaan yang untuk paket 3, 4, dan 5," kata Auditor pada Inspektorat Jenderal Kominfo, Doddy Setiadi dalam sidang lanjutan perkara korupsi tower BTS di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
Baca juga: Pejabat BAKTI Ungkap Pengaturan Prasyarat Lelang Tender BTS Kominfo
Doddy pun menemukan bahwa mangkraknya pembangunan di daerah tersebut lantaran tingginya risiko keamanan.
Selain keamanan, kesulitan juga ditemukan dari faktor transportasi.
"Masalah faktor keamanan maupun transportasi yg agaknya sulit gitu untuk area tertentu," ujar Doddy.
Ditambah, proyek pembangunan tower BTS ini dilakukan pada periode pandemi corona virus disease-19 (Covid-19).
Apalagi pembangunan tower BTS di wilayah paket 3, 4, dan 5 tergolong masif di wilayah yang luas.
"Anggarannya besar, luas wilayah, masif di bangunnya," katanya.
Baca juga: Pejabat BAKTI Ungkap Pengaturan Prasyarat Lelang Tender BTS Kominfo
Sebagai informasi, berdasarkan siaran resmi Kominfo, kontrak paket 1 dan 2 dimenangi oleh Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data sebagai konsorsium.
Kontrak paket 1 pembangunan BTS Kominfo terdiri dari 269 titik di Kalimantan dan 439 titik di Nusa Tenggara Timur.
Kemudian kontrak paket 2 pembangunan BTS Kominfo terdiri dari 17 titik di Sumatra, 198 titik di Maluku, dan 512 titik di Sulawesi.
Adapun paket 3 terdiri dari 409 titik di Papua dan 545 titik pembangunan di Papua Barat yang dikerjakan oleh PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT Sansaine Exindo sebagai konsorsium.
Kemudian paket 4 terdiri dari 966 titik di Papua dan paket 5 terdiri dari 845 titik di Papua.
Paket 4 dan 5 dikerjakan oleh PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE Indonesia sebagai konsorsium.