Yanuar meyakini, cara mengatasi hal itu salah satunya adalah dengan mempercepat jadwal penetapan atau pendaftaran capres dan cawapres, sehingga para pemimpin partai politik "dipaksa" untuk segera berkonsolidasi.

"Tiap parpol dipaksa harus segera mengambil keputusan, segera untuk mengambil tindakan yang lebih tepat karena diuber durasi, sehingga ketegangan tidak mencapai antiklimaks, sehingga lebih cepat mereka mengambil keputusan dan itu yang sudah dilakukan oleh PKB di awal," ucap Yanuar.

Aspek ketiga, lanjut Yanuar, adalah aspek sosiologis.

Baca juga: KPU RI Bantah Ada Pertimbangan Politis di Balik Majunya Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Aspek sosiologis ini menyangkut sikap preferensi penilaian dari masyarakat terhadap dinamika capres-cawapres.

"Nah kita tahu masyarakat hari ini menerima informasi tentu masih simpang siur di medsos yang seluruh informasi itu belum tentu akurasinya 100 persen, sehingga di publik gesekan-gesekan soal ini meskipun belum mencapai puncak, tapi gesekan itu mulai berasa, terutama antara mereka yang mendukung fanatik dan menolak fanatik," ucap Yanuar.

Dengan capres dan cawapres ditetapkan lebih awal, Yanuar berharap persepsi sikap dan penilaian masyarakat menjadi realistis.

"Pasangannya sudah jelas, bahwa bulan mungkin bulan berpasangan dengan ini, ini berpasangan ini, berpasangan ini dan koalisinya pun menjadi lebih lebih pasif, sehingga masyarakat mengambil sikap itu ada atas dasar fakta politik yang realistis," kata Yanuar.

Aspek terakhir, kata Yanuar, adalah aspek administratif. Menurutnya aspek administratif adalah aspek yang paling ringan, dan paling simpel.

"Sepanjang syarat untuk capres-cawapres sudah terpenuhi maka aspek administrasi bukan soal yang terlalu besar. Capres dan cawapres yang sudah memenuhi syarat itu layak dimajukan berikutnya tentu mengikuti proses yang diterapkan oleh KPU," ujarnya.

"Saya kira dengan 4 aspek itu, PKB sejak awal berpendapat, memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres dari 4 aspek itu layak untuk dipertimbangkan dan segera diputuskan sebagai cara kita untuk regulasi yang lebih fleksibel dengan keadaan di lapangan tetapi tak menabrak aturan yang kita sudah sepakati bersama," pungkasnya.