Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (21/9/2023).

Pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,1 triliun dan defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Agustus 2023 Surplus Rp 147,3 Triliun

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan postur APBN 2024 didesain untuk mendorong terciptanya transformasi ekonomi dengan tujuan visi Indonesia Maju 2045.

"Kita ingin mengubah yang produktivitasnya rendah jadi tinggi. Kita ingin mengubah aktivitas ekonomi yang nilai tambah rendah, menjadi tinggi. Kita ingin mengubah brown economy menjadi green economy. Kita ingin mengubah narrow based menjadi growth based economy atau ekonomi yang lebih produktif," kata Wahyu dalam diskusi ‘Bedah Anatomi APBN 2024’ ditulis Sabtu (23/9/2023).

Ia mengungkapkan sejumlah strategi jangka pendek dan menengah yang diterapkan pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui APBN 2024. 

Strategi jangka pendek tersebut antara lain, menjaga inflasi, menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting atau kekurangan gizi pada anak, serta mendorong pertumbuhan investasi.

Wahyu menegaskan bahwa inflasi perlu dikendalikan demi menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah sendiri menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun jadi 0 - 1 persen, dan angka prevalensi stunting turun jadi 14 persen pada 2024. 

"Kemudian, turunkan angka prevalensi stunting. Sekarang sudah 21 persen target kita jadi hanya 14 persen di tahun 2024. Lalu kami akan mendorong investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kuat, tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi, ke depan harus menggairahkan investasi," jelas dia.

Sementara strategi jangka menengah yakni mendorong transformasi sumber daya manusia (SDM). Lewat APBN 2024, pemerintah ingin mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, produktif, inovatif, berintegritas dan sejahtera. 

Baca juga: Janji Jelang Pilpres Bertebaran, Salah Satunya BBM Gratis, Ekonom: Program Jangan Bebani APBN

Caranya, dengan menggalakkan alokasi APBN pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, membuat orang menjadi lebih compatible dengan kemajuan, lebih inovatif, produktif. Dengan orang yang sehat badan dan jiwanya, lebih produktif. Ini human capital," terang Wahyu.

Pemerintah kata Wahyu, juga berikhtiar meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, salah satunya lewat skema hilirisasi. 

"Kita gunakan agar SDA itu bernilai tambah tinggi. Harapannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, nyerap tenaga kerja. Akhirnya pertumbuhan bisa diakselerasi. Itu mengenai bagaimana transformasi ekonomi," paparnya.