Pengesahan diawali laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

"Memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Aubiyanto sebagai Panglima TNI," kata Meutya.

Fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto digelar pada 13 November 2023 lalu.

Selain memberi persetujuan terhadap Jenderal Agus Subiyanto, Komisi I DPR RI juga menyetujui pemberhentian Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Usai Meutya menyampaikan laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, Puan meminta persetujuan hasil fit and proper test itu kepada peserta rapat.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana yudo Margono dan menetapkan jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Setelah disahkan, Agus kemudian diperkenalkan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dan melakukan sesi foto bersama dengan para pimpinan DPR yang hadir.

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto: Saya Jadi Panglima TNI Tidak Ujug-ujug

Disorot Publik

Koalisi masyarakat sipil menyoroti pergantian Panglima TNI di saat memasuki tahun politik menuju pemilu 2024.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan pemerintah yang berkuasa.

Apalagi, kata dia, jika dijalani dengan cara yang dinilai karena faktor kedekatan personal.

Fenomena kedekatan personal dinilai terasa melihat latar belakang hubungan dekat antara Jokowi dan Agus ketika masing-masing menjabat pimpinan pemerintahan dan Satuan teritorial di kota Surakarta, Solo.

"Panglima TNI usulan Presiden yaitu Agus Subiyanto pernah menjadi sebagai Dandim Surakarta ketika Jokowi menjabat Wali Kota di tempat yang sama," kata Dimas dalam keterangannya pada Minggu (5/11/2023).

Dimas melihat, praktik pergantian Panglima seperti itu mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI, yang diwarnai tujuan dan motif tertentu yang mengarah pada politik praktis.