TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan protes terhadap ukuran rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki menyampaikan hal itu merespons kabar rumah menteri di IKN mewah.

"Ya dulu yang nyebut mewah siapa? Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya (rumah dinas Widya Chandra). Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, 'Lho, ini kok kecil?'," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Sepi dan Tertutup Usai Digeledah KPK

Basuki mengatakan rumah dinas menteri di Jakarta jauh lebih besar dibanding rumah yang dibangun di IKN. Hal itu disebabkan pembangunan rumah menteri di IKN mengikuti konsep "compact city" di ibu kota baru.

"Mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara," ujarnya.

Dia juga mengaku sudah mengecek langsung rumah menteri di IKN. Mengenai fasilitas, dia menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya yakni ruang tidur hingga ruang rapat.

"Enggak (mewah). (Fasilitasnya) ya biasa, kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat," ujar Basuki.

Basuki mengungkap bahwa rumah menteri kini sudah jadi, termasuk rumah dinasnya.

"Rumah saya sudah jadi, hehehe. Oh iya dong (siap pindah)," ucap Basuki seraya berseloroh canda kepada media.

Ia mengatakan ada kemungkinan pindah ke IKN pada Juli mendatang.

"Juli," ujarnya.

Baca juga: Pimpin Rapat soal Lahan IKN di Istana, Jokowi Minta Percepat Pembebasan Lahan untuk Investor

Diketahui, rumah menteri di IKN memiliki luas bangunan sekitar 580 m2. Rumah dinas tersebut dibangun di atas lahan seluas 1.000 m2 dan sudah lengkap dengan furniturenya. Ruangan-ruangan yang ada di rumah menteri di IKN berupa kamar tidur, dapur, ruang keluarga, hingga ruang kerja.

Adapun furniture yang digunakan menggunakan produk lokal, salah satunya bagian lampu yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah.

Selain mengenai pembangunan rumah menteri, Basuki juga memaparkan progres pembangunan istana presiden dan wakil presiden. Basuki mengatakan kantor presiden di IKN ditargetkan bulan Juli sudah selesai pembangunannya dan siap digunakan.

"Kalau kantor presiden, istana presiden InsyaAllah sudah siap bulan Juli," sebut Basuki.

Presiden Jokowi juga sudah bisa berkantor di IKN selepas bulan Juli. Setidaknya, untuk acara peringatan hari kemerdekaan di 17 Agustus 2024 sudah bisa dilakukan di IKN.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Hingga Jalan Tol Trans Sumatera Dongkrak Penjualan Semen Curah

"Jadi utama air, dan airport dan insyaAllah itu Juli sudah siap makanya nanti 17 Agustusan insyaAllah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana," beber Basuki.

Namun untuk kantor dan istana wakil presiden justru belum selesai, bahkan baru akan dibangun bulan Juni nanti.

"Kalau Istana Wakil Presiden baru akan dibangun, masih lelang, jadi masih dibangun," lanjutnya.

Ia menyebut pembangunan istana wakil presiden terlambat dilakukan karena ada revisi desain dari Presiden Jokowi. Basuki mengatakan sebenarnya sudah ada desain awal untuk istana wapres. Namun, Jokowi meminta sejumlah perubahan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Mengaku Belum Dapat Tugas Berkantor di IKN

"Desainnya berubah. Waktu lelang pertama kami dengan desain juara pertama, tetapi setelah dilihat Bapak Presiden, perlu direvisi sehingga kita revisi," kata Basuki.

Pembangunan istana wakil presiden diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun. Basuki mengatakan tidak tahu apakah akan ada lelang baru untuk pembangunan istana wapres.

"Kalau istana wapres, saya enggak tahu lelang ulang atau meneruskan yang
kemarin," ujarnya.(tribun network/fik/dod)